Refocusing Covid-19, Pemkab Pasuruan Klaim Hanya Bisa Bedah Rumah 1.735 Unit

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Rencana program bedah rumah yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebanyak 2.000 unit rumah warga miskin pada tahun 2020 dipastikan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Hal ini seiring dengan adanya kebijakan pemerintah yang melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Pengurangan anggaran tersebut diakui oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, Hari Aprianto. Ia menjelaskan program RTLH di Kabupaten Pasuruan kemungkinan tidak sesuai dengan rencana yang ditargetkan. Karena sebagian anggaran untuk bedah rumah, harus dialihkan dalam mengatasi Covid-19 di Kabupaten Pasuruan.

Untuk besaran anggaran yang dipangkas nominalnya memang tak signifikan. Karena hanya sekitar 10 persen yang tak bisa digunakan untuk program yang direncanakan.

Untuk diketahui, anggaran untuk RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) mencapai Rp 30 miliar. Namun, karena kebijakan refocusing anggaran, dana tersebut berkurang Rp 3,96 miliar. Sehingga, anggaran yang bisa digunakan untuk menjalankan program, sebanyak Rp 26 miliar.

Pengurangan anggaran tersebut secara langsung berdampak terhadap unit rumah yang akan dibedah. Awalnya pemkab menargetkan 2.000 unit rumah warga miskin bisa dibangun. Namun, adanya pengurangan anggaran, tersisa 1.735 unit rumah yang bisa dibedah.

Dari data yang dimiliki BANGSAONLINE.com, pencairan anggaran untuk bedah rumah itu sudah direalisasikan kepada para penerima. Ada sekitar 200 penerima yang dicairkan anggaran untuk membenahi rumahnya dan tersebar di wilayah Winongan, Tutur, serta Lumbang. Sementara untuk yang lain, menunggu proses sosialisasi dilangsungkan.

“Beberapa kegiatan sosialisasi sementara kami tunda, karena ada edaran dari pemerintah soal physical distancing. Seperti di Kecamatan Pasrepan, Kejayan, dan beberapa kecamatan lainnya. Untuk yang sudah cair, proses pembangunan tengah berjalan,” jelasnya. (bib/par)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News