Lakukan Penyimpangan Anggaran Covid-19 Bisa Dihukum Mati

Lakukan Penyimpangan Anggaran Covid-19 Bisa Dihukum Mati Bupati Faida saat sambutan penandatanganan nota kesepahaman pendampingan anggaran penanganan Covid-19 melalui teleconference dengan Kejari Jember.

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menegaskan hukuman maksimal mati bagi siapa pun yang melakukan penyimpangan penggunaan anggaran Covid-19. Sehingga sesuai instruksi presiden melalui Kejaksaan Agung, setiap pengadaan terkait penanganan Covid-19 harus mendapatkan pendampingan Kejari.

Namun, pendampingan itu akan diberikan setelah pemerintah kabupaten mengajukan permintaan pendampingan penggunaan anggaran.

"Harapan dari pemerintah (Jaksa Agung) untuk pengadaan yang terkait Covid-19 didampingi oleh Kejari. Tapi harus ada pengajuan dulu dari pemerintah daerah," kata Kepala Seksi Bidang Data dan Tata Usaha (Datun) Kejari jember AgusTaufikurrahman, saat dikonfirmasi wartawan di kantornya, Selasa (21/4/2020) pagi.

Mengenai alasan perlunya pendampingan dari Kejari, ia menyebut karena senilai miliaran rupiah itu rawan penyimpangan. Karena itu, ancaman hukuman maksimal diberlakukan untuk pelaku penyimpangan anggaran penanganan Covid-19, yakni hukuman mati.

Hal senada disampaikan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jember, Agus Budiarto. "Kami berharap tidak ada penyimpangan (anggaran penanganan Covid-19). Apabila masih ada yang masih main-main, khususnya yang memanfaatkan situasi Covid-19 ini, tegas akan ada tuntutan pidana maksimal, bahkan itu bisa pidana mati," ujarnya.

Simak berita selengkapnya ...