Salah satu mobil siaga desa yang terparkir di halaman Pemkab Gresik. foto: ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Direktur LSM Lembaga Pemantau Birokrasi (LPB) Kabupaten Gresik, Novantoro melontarkan kritik keras kepada Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik Nurul Yatim dan jajaran 330 kepala desa (kades) lainnya yang membeli mobil Siaga Desa di saat pandemi virus Corona (COVID-19).
Terlebih, saat ini Kabupaten Gresik tengah diajukan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai wilayah yang akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
BACA JUGA:
- Apresiasi Kepemimpinan Jokowi, 330 Kades di Gresik Deklarasi Gabung Relawan Jawi Wetan
- BHP Termin 2, 3, dan 4 Tahun 2023 Belum Cair, Pembangunan di Desa Kembangan Tersendat
- Antisipasi Lonjakan Covid-19, Kepala Dinkes Jember Imbau Lansia Tidak Keluar Kota
- BK DPRD dan BHP Tahap 2 Belum Cair, Kades di Gresik Kelimpungan, ini yang Dikhawatirkan
"Saya kira tindakan Ketua AKD dan jajaran kades yang tetap membeli mobil siaga desa bentuk tidak empati terhadap kondisi wilayah yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Saya mengkritik keras tindakan tersebut," ujar Novantoro kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (21/4).
Novantoro mengungkapkan, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang meminta agar Kades tak menggunakan Dana Desa (DD) untuk membeli mobil siaga.
"Namun, Ketua AKD dan jajarannya tetap membeli mobil siaga. Kondisi ini tak berbanding lurus dengan pernyataan Ketua AKD yang mengungkapkan kalau masyarakat saat ini butuh uluran bantuan pemerintah dampak COVID-19," cetusnya.
