Achmad Sunhaji menganggap Pancasila bukanlah dasar negara.
Ia lantas menyebut, kalau di era reformasi ini sudah banyak hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila. Sebagai contoh produk regulasi soal pelaksanaan pemilu bupati dan wakil bupati secara langsung.
"Kalau kita kembalikan ke Pancasila, khususnya sila keempat, jelas produk aturan itu sangat bertentangan. Kita tahu, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh sebab itu, mestinya pemilu kepala daerah itu dipilih oleh wakil rakyat, secara musyawarah dan mufakat. Bukannya pemilu langsung. Apalagi sistem pemilu langsung tersebut banyak menyedot keuangan negara. Sebaiknya anggaran sangat besar itu bisa dialihkan untuk kegiatan-kagiatan yang lebih berdampak luas bagi masyarakat," tutur Sunhaji.
"Sehingga merujuk amanah UUD 1945, harusnya sistem pemilu tersebut dikembalikan ke sistem pemilu parlemen. Namun sayangnya, UUD 1945 sudah banyak mengalami amandemen yang bermuatan transaksional dari kelompok kapitalis. Untuk mengembalikan keaslian UUD 1945 tersebut, perlu perjuangan dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya parlemen pusat. Sebab semua tak lepas dari intrik-intrik dan interes kelompok pemodal," pungkasnya. (yun/ns)
