Jombang Terima Penghargaan SAKIP Award

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memberikan penghargaan berupa SAKIP Award kepada Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jombang.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pemkab Jombang selama tahun 2019 tentang pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meningkat dari yang sebelumnya B, kini meraih predikat BB.

Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab menerima langsung SAKIP Award tersebut dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh, A.K., M.B.A. yang didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak di Inaya Putri Ballroom, Nusa Dua Bali, Senin (27/01/20).

“Alhamdulillah, yang pasti kita senantiasa bersyukur, karena penilaian SAKIP Pemkab Jombang tahun ini meningkat. Tentu, ini sesuai dengan target kita tahun sebelumnya yang menerima predikat B, dapat meningkat menjadi BB,” ucap Mundjidah Wahab usai terima piagam penghargaan SAKIP Award.

Menurutnya, SAKIP bukan hanya sebatas laporan terkait penyampaian anggaran, melainkan jalannya sistem pemerintahan, diawali dari mulai perencanaan, penganggaran hingga pemanfaatan yang terintegrasi.

“Sistem pemerintahan ini harus ter-planning, budgeting, lalu sampai ke pemanfaatannya. Jadi dalam hal ini, mulai hulu ke hilir,” tutur Bupati perempuan pertama di Jombang.

SAKIP sudah dimulai sejak tahun 2014, berdasarkan amanat UU No. 47/2013 tentang keuangan negara, PP No. 8/2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, hingga PP No. 29/2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk ke depannya, pelaksanaan SAKIP diharapkan bisa mencapai penilaian yang lebih tinggi. Mengingat, di bawah kepemimpinan Bupati Hj. Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Sumrambah, sistem pemerintahan di Jombang sudah diintegrasikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dipantau langsung kinerjanya melalui Command Center.

“SAKIP itu kebutuhan, bukan kewajiban. Hal ini untuk mencapai titik transparansi kinerja yang sungguh-sungguh, yang mana ujungnya adalah kesejahteraan untuk masyarakat. Saya berharap untuk kedepannya bisa capai yang lebih tinggi lagi,” pungkas Bupati Jombang. (aan/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News