Hotib Marzuki, Wakil DPRD Kabupaten Bangkalan ketika menyampaikan kepada media di ruangan Wakil Ketua, Rabu (8/1).
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Hotib Marzuki merespons kinerja bupati yang belum mampu merealisasikan janji politiknya dalam kepemimpinannya selama 15 bulan sejak dilantik pada 24 September 2018 lalu.
Selama seperempat kepemimpinannya, R. Abdul Latif Imron Amin dari sekian banyak janji politik yang tidak dapat dieksekusi.
BACA JUGA:
- DPRD Bangkalan Tetapkan Raperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren
- Peroleh 7 Kursi DPRD, PDIP 'Pede' Usung Mahfud sebagai Cabup Bangkalan di Pilkada 2024
- Ini Caleg yang Diprediksi Lolos Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Periode 2024-2029
- Wow, Partisipasi Pemilih di Bangkalan pada Pemilu 2024 Capai 98,09%, PKB Pastikan Jatah Ketua DPRD
"Seharusnya dia yang berjanji dia yang menepati. Seperti mau menciptakan lapangan kerja serta 1.000 entrepreneur santri, belum ada," paparkan Hotib Marzuki, Wakil DPRD Kabupaten Bangkalan di kantornya, Rabu (8/1).
Hal ini, kata Hotib, terungkap apa yang dilontarkan oleh Kadisbudpar bahwa saat ini antar OPD belum sinkron satu sama lain.
Bisa saja minimnya eksekusi dari program kerjanya karena terhambat oleh para kepala OPD yang tidak harmonis.
"Ini menjadi cacatan penting bagi bupati. Seharusnya disampaikan ke bupati bukan kepada publik," katanya.
Hotib menambahkan, berarti harmonisasi antar instansi atau kepala OPD yang perlu dipertanyakan. "Jangan-jangan memang betul tidak harmonis, sehingga banyak program bupati tidak bisa dieksekusi secara maksimal karena OPD berjalan sendiri-sendiri," ujar politikus PKB ini.
Menurutnya, kepekaan seorang bupati sangat dibutuhkan. Jangan sampai seorang kepala dinas, dalam hal ini Kadisbudpar kabupaten Bangkalan M. Hasan Faisol menyampaikan keluhannya di Podium Terbuka dalam sesi tanya jawab dengan anggota DPR RI di Rato Ebo, Senin (6/1) lalu.
Sebagai mitra pemerintah, dewan tetap akan memberikan support terhadap kemajuan Bangkalan ke depan.
"Saya harap kepada bupati ketika penempatam kepala dinas harus dapat memilih orang yang betul betul memiliki kwalitas sesuai dengan ke ahlian masing masing," pesannya.
"Jangan sampai like and dislike menjadi pilihan. Jika itu solusinya maka jangan harap Kabupaten Bangkalan akan maju dan berkembang," pungkasnya. (uzi/ian)
