Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani, bersama Kapolres AKBP Kusworo Wibowo saat dialog dengan warga. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ratusan perwakilan warga dari Desa Kemuteran, Kroman, dan Lumpur, Kecamatan Gresik kembali mendatangi kantor DPRD Gresik, di Jalan KH. Wachid Hasyim, Rabu (11/12).
Mereka menuntut DPRD agar memperjuangkan tuntutan relokasi aktivitas bongkar muat batu bara yang dilakukan PT. Gresik Jasa Tama (GJT), di wilayah Pelabuhan Gresik. Sebab, keberadaan batu bara itu dinilai sangat mengganggu ketenangan dan kesehatan masyarakat sekitar.
BACA JUGA:
- Sasar Tukang Becak di Sekitar Pelabuhan Gresik, RGS Indonesia Kampanyekan Prabowo-Gibran
- Diduga Gunakan Limbah B3 untuk Produksi Batako, PT PLI Janjikan Hal ini Usai Didemo Warga
- Cargill Beri Pelatihan 20 Ibu-Ibu di Kecamatan Manyar agar Mahir Membatik
- PDIP Gresik Gelar Pengobatan Gratis di RS Apung Laksamana Malahayati
"Relokasi bongkar muat batu bara dari GJT harga mati," teriak warga.
Dalam kesempatan itu, warga ditemui oleh Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani yang didampingi oleh Syaikhu Busiri (F-PKB), dan Ketua Fraksi Nasdem Musa. Juga hadir Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo. Mereka kemudian melakukan dialog.
Syamsul Ma'arif, perwakilan warga Kemuteran mengungkapkan aktivitas dari bongkar muat batu bara itu menyebabkan polusi debu. "Debunya sangat membahayakan kesehatan. Banyak masyarakat yang terserang penyakit seperti ISPA, paru-paru, dan lainnya," katanya.
Debu itu juga mencemari sumur, air kamar mandi warga, dan mengotori rumah. "Sejak sebulan bongkar batu bara di GJT off, lingkungan masyarakat jadi bersih. Termasuk air warga," ungkap Syamsul.
"Relokasi batu bara harga mati," timpal Anam, perwakilan warga Kemuteran lainnya.
