Rudy Djaja Siaputra dan jajaran direksi ketika memberikan keterangan pers. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
"Para pemilik tambang batu bara dan pengusaha truk juga akan dirugikan dengan penutupan operasional ini," sebutnya.
Sementara Direktur Keuangan dan Operasional PT GJT Edy Hidayat berharap segera ada solusi terkait permasalahan ini. "Batubara merupakan kegiatan utama kami. Sedangkan bongkar muat log dan lainnya hanya kecil," ujarnya.
Menurut dia, pasca adanya demo warga, Komisi III DPRD Gresik melakukan hearing dengan warga. "Hasil hearing itu, DPRD akan mengundang pihak terkait. Namun, sejauh ini belum," ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya akan menemui DPRD Gresik terkait permasalahan ini. Pihaknya berharap dewan bisa memberikan solusi terbaik. "Kami sudah mengikuti semua aturan yang ada. Mulai memasang jaring, menghentikan operasional saat angin menuju ke pemukiman. Selain itu, kami juga telah menjalankan apa saja yang menjadi amanat warga maupun dewan sebelumnya. Mulai membagikan corporate social responsibility (CSR) hingga membentuk forum warga. Kami juga sudah meminta kepada pusat untuk melakukan relokasi. Tapi dari Dirjen Perhubungan menolak hal tersebut," pungkasnya.
Sekadar diketahui, DPRD Gresik resmi menghentikan operasional bongkar muat batubara PT. GJT. Hal ini sesuai dengan permintaan warga yang melakukan aksi demo di kantor DPRD Gresik.
Saat itu, Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani yang menemui pendemo berjanji memenuhi permintaan warga agar bongkar muat batu bara di GJT dihentikan. (hud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
