Lahan pohon mangrove yang diduga ditebang secara liar oleh oknum Kades. Di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
Atas dasar tersebut, Perum Perhutani KPH Madura akhirnya memilih menempuh jalur hukum dan melaporkan Kades Pandan Subairi ke Polres Pamekasan.
"Kami sidah melaporkan Kades Pandan pada tanggal 21 Oktober, 2019. Namun yang jelas, dalam perkara ini bukan hanya Perum Perhutani KPH Madura yang merasa dirugikan. Termasuk sejumlah OPD seperti DLH, KKP dan SDA juga dirugikan," tegasnya.
Dalam UU 27/2007 pada Pasal 35 huruf f dan g disebutkan: "Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: (f). melakukan konversi Ekosistem Mangrove di Kawasan atau Zona Budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil; (g). menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain".
Jika larangan tersebut dilanggar, maka sanksi berat menanti bagi para pelaku. Yakni, pada UU 27/2007 Bab 17 Ketentuan Pidana Pasal 73 ayat (1) huruf B: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap orang yang dengan sengaja: (b). menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem Mangrove, melakukan konversi Ekosistem Mangrove, menebang Mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g.
Kades Pandan, Subairi belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Saat dihubungi via selulernya, yang bersangkutan tak merespons. (yen/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
