LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan, Senin (14/10), tampak sepi. Menurut informasi yang diperoleh BANGSAONLINE.com, sebanyak 25 anggota DPRD Lamongan yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) sedang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah.
Sebelumnya, wakil rakyat yang belum genap satu bulan dilantik tersebut sudah kunker untuk kepentingan masing-masing komisi. Sementara dalam kunker kali ini lebih memfokuskan pada persiapan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2020.
BACA JUGA:
- Targetkan 12 Kursi DPRD, Partai Golkar Lamongan Daftarkan 50 Bacaleg Diiringi Vespa dan Odong-odong
- Diiringi Drum Band dan Jaran Jenggo, PAN Lamongan Serahkan Berkas Bacaleg ke KPU
- Berikut Tanggapan DPRD Lamongan soal LKPJ Bupati 2022
- Berikut Pandangan Umum 7 Fraksi di DPRD Lamongan soal Raperda APBD 2023
Sekretaris DPRD Lamongan Aris Wibawa ketika dikonfirmasi membenarkan terkait kembali berangkatnya anggota dewan untuk melaksanakan kunker. Aris menegaskan, kunker tersebut hanya diikuti oleh anggota yang masuk dalam jajaran Tim Banggar.
"Benar, kunker ke Semarang, dan hanya di ikuti 25 anggota yang masuk ke dalam Tim Banggar. Anggota yang tidak masuk Tim Banggar tidak ikut," jelasnya
Sementara Ketua DPRD Lamongan H. Abdul Ghofur yang mengikuti kunker tersebut, saat dikonfirmasi melalui saluran telepon tak menjawab. Begitu juga saat dikirim pesan melalui aplikasi percakapan WhatsApp, juga tak dibalas meski tampak sudah dibaca.
Seperti diketahui, dalam bulan Oktober ini DPRD Lamongan sudah melakukan kunker sebanyak tiga kali. Pertama dilaksanakan 1-3 Oktober, kedua pada 7-9 Oktober, dan ketiga pada 14-16 Oktober.
Aris Wibawa beberapa waktu lalu, Senin (7/10) menjelaskan, bahwa setiap kali kunker, anggaran yang dikeluarkan adalah Rp. 500 juta. Anggaran tersebut terbagi ke dalam uang saku anggota dewan Rp. 5 juta/ dewan, untuk transportasi, dan penginapan.
"Tujuan kunker untuk belajar terkait perumusan RAPBD. Selain itu, juga untuk merumuskan program, perumusan Raperda, APBD, kebijakan pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya. Salah satunya inisiatif perda layak anak, yang tahun ini disahkan," pungkasnya. (qom/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News