Melalui PKH, Heru berharap agar pemerintah bisa mendapatkan data riil kondisi masyarakat paling terkini dan valid dengan melakukan pengecekan langsung ke daerah-daerah yang tercatat sebagai titik-titik keluarga tidak mampu.
“Dalam hal ini petugas PKH bisa turun langsung ke lapangan, mengetuk pintu masing-masing warga dan menanyakan kondisi keluarga tersebut,” jelasnya.
Sementara berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2019 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,48 %. Kendati demikian, angka tersebut dirasa masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus menurunkannya.
Maka dari itu, Heru meminta kepada seluruh pihak, khususnya peserta Rakor untuk meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), berkoordinasi dengan berbagai pihak serta memantau proses jalannya PKH.
Sementara Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dr. Sukesi menyampaikan, PKH plus merupakan program prioritas nasional dalam upaya mengurangi dan menekan angka kemiskinan.
Rakor PKH Jawa Timur yang dilaksanakan pada 29 - 30 Juli 2019 ini diikuti sebanyak 260 peserta. Tujuan utama penyelenggaraan Rakor adalah sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi antar instansi mulai provinsi hingga kabupaten/kota. Jatim sendiri merupakan salah satu daerah penyelenggara PKH dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 1.692.829 keluarga. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News