Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan bantuan keuangan kepada desa (BK-Desa) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (21/6). foto: ist
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Usaha Pemprov Jawa Timur mewujudkan Nawa Bhakti Satya, khususnya Program Jatim Amanah semakin dikonkretkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun menandainya dengan memberikan bantuan keuangan kepada desa (BK-Desa) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (21/6).
Program BK-Desa sendiri digelontorkan tahun 2019 sebesar Rp. 45,64 Miliar untuk 247 desa dari 23 kabupaten di Jatim. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak Rp. 36,56 Miliar untuk 203 desa.
BACA JUGA:
Namun, dari total 247 desa penerima BK-Desa di 23 kabupaten tersebut masih belum sepenuhnya terealisasi. Hanya 78 desa dari 10 kabupaten yang telah dilakukan proses verifikasi dan peninjauan lapangan. Termasuk diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim tentang penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan dari Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2019. Untuk total anggarannya pun mencapai Rp. 24,850 Miliar.
Adapun 78 desa tersebut terdiri dari Kabupaten Banyuwangi (6 desa), Kabupaten Bondowoso (1 desa), Kabupaten Lumajang (1 desa), Kabupaten Situbondo (2 desa), Kabupaten Madiun (4 desa), Kabupaten Sampang (1 desa), Kabupaten Pamekasan (1 desa), Kabupaten Ngawi (8 desa), Kabupaten Ponorogo (5 desa), dan Kabupaten Lamongan (49 desa).
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program BK-Desa sendiri merupakan bantuan langsung Pemprov Jatim kepada pemerintah desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa dalam mengakselerasi pembangunan di pedesaan.
“Dana yang bisa disupport untuk percepatan pembangunan pedesaan itu banyak. Ada dari APBN, ada dari APBD provinsi, ada dari APBD kabupaten/kota. Kemudian ada juga hibah dari pihak-pihak lain. Tentu sesuai dengan SOP-nya,” jelas orang nomor satu di Jatim ini.
Langkah tersebut, senada dengan Program Nawacita yang dijalankan Presiden RI Joko Widodo. Yakni mengharapkan agar setiap kepala desa ikut membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI.
"Artinya untuk membangun negara dimulai dari penguatan pembangunan desa," jelasnya.
Menurutnya, keseriusan Presiden Joko Widodo melalui penguatan dana desa harus terus dilaksanakan. Sebab, dalam pengembangan potensi ekonomi desa, pendekatannya tidak bisa parsial, dan tidak boleh sektoral. Akan tetapi harus betul-betul integratif dari hulu sampai hilir.
