SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah meraih penghargaan dari Forest Stewardship Council (FSC) Asia Pacific atas konsistensi Pemprov Jatim dalam mendukung penerapan Standar Pengelolaan Hutan Regional (SPHR) bagi petani hutan periode 2024-2025.
Penghargaan ini juga diberikan atas komitmen Pemprov Jatim dalam membina dan mendampingi Kelompok Tani Hutan Rakyat sehingga mampu mengimplementasikan pengelolaan hutan berbasis Asia-Pacific Regional Forest Stewardship Standard (AP RFSS) dan Forest Management-Chain of Custody (FM-CoC).
Penghargaan diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Jumadi, mewakili Gubernur Khofifah dalam ajang Apresiasi Standar Sertifikasi FSC dan Kemitraan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPHH) bersama Kelompok Tani Hutan binaan Dinas Kehutanan Jatim di Sidoarjo, Selasa (16/12/2025).
Gubernur Khofifah menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan tersebut. Menurut dia, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan yang konsisten membangun tata kelola hutan berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas penghargaan dari FSC Asia Pacific. Penghargaan ini bukan hanya untuk pemerintah daerah, tetapi untuk seluruh Kelompok Tani Hutan, pendamping, dunia usaha, dan semua pihak yang konsisten menjaga hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Ia menegaskan, pengelolaan hutan lestari di Jawa Timur selalu mengedepankan keseimbangan antara pemulihan ekosistem dan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.
"Pemulihan ekosistem itu harus berseiring dengan dampak sosial ekonominya. Sehingga perlu mencari solusi terbaik,” tuturnya.
Pendekatan tersebut terbukti meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi (NTE) produk Kelompok Tani Hutan di Jawa Timur. Pada 10 Desember 2024, Jawa Timur menerima penghargaan dari Menteri Kehutanan atas capaian NTE KTH sebesar Rp619,9 miliar atau 47,57 persen dari total nasional.
Sepanjang Januari hingga 16 Desember 2025, data Sistem Informasi Monitoring Pengelolaan Hutan Lestari (SiMLuh) mencatat NTE KTH Jawa Timur kembali tertinggi nasional dengan nilai Rp1,61 triliun atau 48,30 persen dari total nasional.
Selain unggul secara ekonomi, Jawa Timur juga menjadi provinsi terdepan dalam penerapan sertifikasi FSC pada hutan rakyat. Sejak 2023, luas hutan rakyat tersertifikasi FSC di Jawa Timur terus bertambah hingga mencapai 20.531 hektare, atau lebih dari 55 persen total areal hutan masyarakat bersertifikat FSC di Indonesia.
"Ketika pengelolaan hutan mengikuti standar FSC, kita tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga menguatkan ekonomi rakyat. NTE KTH yang tertinggi nasional menjadi bukti bahwa kelestarian dan kesejahteraan bisa berjalan beriringan," kata Khofifah.
Ia pun berharap penghargaan ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus konsisten menjaga pengelolaan hutan rakyat yang lestari dan berdampak nyata.
"Penghargaan ini menjadi momentum bagi kami untuk terus memastikan bahwa pengelolaan hutan tidak berhenti pada aspek kelestarian semata. Kita ingin hutan rakyat menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan, ekosistemnya pulih, masyarakatnya sejahtera, dan nilai ekonominya terus tumbuh. Inilah esensi dari pengelolaan hutan lestari yang berdampak," pungkasnya. (dev/mar)
