Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur menggelar silaturahmi dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Forkopimda Provinsi Jawa Timur, sekaligus mengadakan sosialisasi terkait PP 11 tahun 2019 di Hotel Utami, Sidoarjo. Foto: DIDI ROSADI/BANGSAONLINE
Terkait dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 Khofifah menyebut bahwa pemerintah telah menetapkan penghasilan tetap bagi Kades Rp. 2.426.640,- Sekdes Rp. 2.224.420,- dan perangkat desa lainnya yaitu KAUR, Kasi, dan Kadus Rp. 2.022.200,-.
"Kami sudah berkoordinasi dengan bupati/wali kota lewat Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) agar bisa segera menyosialisasikan dan merealisasikannya," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum PPDI, Mujito menyebut bahwa masa kepemerintahan Presiden Joko Widodo telah mensahkan PP 11 tahun 2019 pada 28 Februari lalu. Di dalam PP tersebut dengan jelas dan tegas memperhatikan kesejahteraan perangkat desa.
"Kami selaku pengurus mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah mengeluarkan PP 11 Tahun 2019. PP itu sudah dijelaskan bahwa perangkat desa akan mendapatkan penghasilan paling sedikit setara IIA, untuk tahun 2019 sekitar Rp 2.020.000," tutur Mujito di hadapan ribuan perangkat desa di Jawa Timur.
Dengan begitu, lanjut Mujito, secara otomatis PP tersebut juga dijalankan di seluruh Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Timur. "Jadi, di PP itu akan mengangkat penghasilan perangkat desa yang hari ini masih di bawah standar. Dengan PP 11 itu berarti penghasilan perangkat desa meningkat seperti ASN golongan IIA," jelasnya.
Pihaknya pun meminta kepada seluruh perangkat desa di Jawa Timur untuk tegak lurus kepada pemerintah yang telah memperhatikan penghasilan.
"Kami PPDI dengan telah ditandatangani PP Nomor 11 Tahun 2019 kami harus tegak lurus kepada pemerintah yang hari ini sudah mensejahterahkan perangkat desa," pungkasnya. (mdr/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
