Kasi KB DP5A (Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak) Kota Surabaya Gita Putra Heru Yudianto. foto: YUDI ARIANTO/ BANGSAONLINE
Kemudian kegiatan keempat, Heru menyebutkan yakni Pokja Kampung KB. Setiap bulan mereka membahas secara internal apa yang sudah dituangkan di renja. Misalnya di kelompok kampung KB itu belum dibentuk kelompok BKB atau PIC R.
"Bagaimana solusi untuk membentuk kedua hal tersebut. Bagian kita adalah memfasilitasi mereka dengan mendatangkan narasumber terkait hal tersebut," sebutnya.
Kegiatan yang terakhir atau kelima yakni muskel. Ia menuturkan, di muskel ini merupakan pertemuan yang bersifat eksternal dengan menghadirkan stakeholder lainnya atau sektor terkait. Misalnya, butuh OPD PU karena ada kaitannya dengan pembangunan infrastruktur akan dihadirkan. Berikut Dinkes atau Dinsos tergantung kebutuhannya.
"Muskel ini digelar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di kampung KB yang bersifat eksternal," tuturnya.
Di akhir bulan, Heru mengatakan bahwa koordinator Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang status kepegawaiannya ikut BKKBN Pusat ini diminta hadir berikut membawa data jadwal kegiatan di masing-masing kampung KB. Di forum tersebut juga dihadirkan fasilitator/pendamping dari tim DP5A sendiri, untuk melakukan evaluasi hasil monitoring.
"Tanggal 25 (Februari) ini rencananya kita adakan forum tersebut untuk membuat jadwal kegiatan pada bulan Maret. Setelah itu, tanggal 1 Maret bisa langsung running kegiatan, tempatnya di mana, narasumbernya siapa, petugas monitoringnya siapa, sudah siap semua," bebernya.
Setiap kali selesai kegiatan, petugas PKB itu mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan secara online yang aplikasinya sudah disiapkan oleh BKKBN pusat. Pelaporan ini bersifat realtime yang bisa diakses oleh semua orang mulai DP5A (BKKBN kota), BKKBN provinsi, hingga BKKBN pusat.
"Program Kampung KB yang diresmikan oleh Ibu Wali Kota Risma pada Agustus 2016 lalu ini, langsung berada di bawah Sekretariat Presiden. Supaya bisa dipantau perkembangan kampung KB yang ada di setiap kota dan RW, maka perlu adanya pelaporan online tersebut," pungkas Heru. (ian/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
