Jumat, 19 April 2019 16:27

Perhatian Pemerintah kepada Pendidikan Diniyah Masih Rendah, Perma Pendis Diharapkan jadi Solusi

Minggu, 10 Februari 2019 13:39 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Rony Suhartomo
Perhatian Pemerintah kepada Pendidikan Diniyah Masih Rendah, Perma Pendis Diharapkan jadi Solusi
Pelantikan pengurus Asosiasi Profesi Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam Indonesia (Perma Pendis) di Pesantren Tebuireng. foto: RONY S/ BANGSAONLINE

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Mayoritas lembaga pendidikan Diniyah di Indonesia dinilai tidak memiliki mutu dan kualitas yang baik. Hal ini diungkapkan oleh Ketua umum Asosiasi Profesi Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam Indonesia (Perma Pendis), Badrudin, dalam kongres pertama Perma Pendis Indonesia di Gedung KH. M. Yusuf Hasyim, Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (09/02/2019).

Badrudin juga menyebut lembaga pendidikan formal seperti MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah), dan MA (Madrasah Aliyah) secara umum juga belum bermutu. Hal ini menurutnya, ditandai dengan output lembaga tersebut, di mana yang dapat melanjutkan ke lembaga pendidikan favorit pada jenjang di atasnya sangat terbatas.

“Jumlah lembaga yang banyak tersebut, umumnya tidak diikuti oleh kualitas yang baik. Hanya sebagian kecil lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Walaupun terdapat juga madrasah unggulan, tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah madrasah secara keseluruhan,” ungkapnya.

Beradasarkan data statistik (pendis.kemenag.go.id), Pesantren di Indonesia berjumlah 27.218 dengan rincian pesantren salafiyah 13.446 lembaga (49.4%), pesantren khalafiyah 3.064 lembaga (11.3%) dan pesantren kombinasi 10.708 lembaga (13.3 %). Sedangkan, jumlah pendidikan diniyah di Indonesia ada 73.081 lembaga. Rinciannya, 60.834 diniyah ula, 9.759 diniyah wustha, dan 2.488 diniyah ulya.

Badrudin menuturkan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan Islam. Di antaranya faktor politik (kebijakan pendidikan), ekonomi, sosial dan budaya. “Para ahli pendidikan Islam Indonesia mengakui bahwa pesantren merupakan lembaga yang indigeneous asli/pribumi Indonesia,” kata Badrudin.

Dari segi politik pendidikan, kata dia, kebijakan Pemerintah terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam Indonesia seperti pesantren dan madrasah sejak Indonesia merdeka belum diakomodir dalam Undang-Undang pendidikan dan pengajaran yang pertama yakni undang -undang Nomor 4 Tahun 1950 Jo Nomor 12 tahun 1954.

“Pada Undang-undang Sisdiknas ke-2, masa UU Nomor 2 tahun 1989 (Sistem Pendidikan Nasional), pendidikan Islam baru menjadi subsistem dari pendidikan nasional. Baru pada masa UU Sisdiknas ke-3, UU Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan Islam mendapat payung yang jelas baik pada jenjang formal ataupun nonformal,” ujar Badrudin.

Namun demikian, pasca tiga kebijakan berupa Undang-Undang pendidikan tersebut, lanjutnya, pendidikan Islam belum dijadikan prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan lebih berpihak pada kepentingan Pemerintah sehingga menyulitkan pelaksanaannya oleh masyarakat di tingkat lokal.

Badrudin mengatakan, Pesantren-pesantren dan madrasah diniyah sebagai lembaga pendidikan nonformal di Indonesia walaupun sudah diakui dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, praktiknya belum mendapat perhatian Pemerintah secara memadai. Ini ditandai tidak adanya kepastian anggaran dari Pemerintah untuk pesantren dan Madrasah Diniyah atau Diniyah Takmiliyah.

“Untuk madrasah jalur formal, pada tingkat propinsi dan kabupaten atau kota, madrasah yang formal (MI, MTs, dan MA) dianggap termasuk bidang garapan agama, sehingga mencukupkan pembiayaannya dari anggaran agama di bawah Kementerian Agama dan tidak mendapat dana pendidikan yang wajar dari Pemerintah Propinsi atau Kabupaten/kota, karena dianggap harus didanai dari anggaran agama,” bebernya.

Sementara, dalam Kongres ke-1 Perma Pendis bertempat di Jombang dari tanggal 8-10 Februari 2019 membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, Program Kerja, dan Rekomendasi. Dengan adanya Perma Pendis ini, Badrudin berharap akan bisa andil dalam memperbaiki mutu pendidikan diniyah yang dinilai masih cukup rendah ini.

“Rendahnya mutu pendidikan Islam harus dicarikan solusinya. Argumentasi rasional yang dapat disampaikan yaitu bahwa agar lembaga-lembaga pendidikan Islam bermutu, harus dikelola secara bermutu. Untuk itu diperlukan adanya manajer (pengelola) lembaga pendidikan Islam yang mampu mengelola lembaga-lembaga pendidikan Islam secara bermutu,” pungkasnya. (ony/rev)

Polda Jatim Gerebek Pabrik Makanan Ringan Berbahan Tawas dan Bumbu Kadaluarsa di Sidoarjo
Jumat, 15 Maret 2019 05:14 WIB
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Tim Satgas Pangan Polda Jatim menggerebek pabrik produksi makanan ringan (snack) di Dusun Dodokan, Desa Tanjungsari, Taman, Sidoarjo, Kamis (14/3). Dalam penggerebekan ditemukan bahan baku berbahaya dan kadaluarsa y...
Selasa, 26 Maret 2019 21:54 WIB
MADIUN, BANGSAONLINE.com - KAI Daop 7 ajak beberapa wartawan wilayah Madiun, mulai dari wartawan cetak, online, dan televisi, ke tempat bangunan bersejarah Lawang Sewu dan Stasiun Ambarawa, Selasa (26/3). Kegiatan ini dilakukan selama dua hari (25-26...
Suparto Wijoyo
Rabu, 17 April 2019 10:19 WIB
Oleh: Suparto Wijoyo*RABU 17 April 2019 telah beranjak dari gawe demokrasi yang amat besar bagi Republik ini. Pemilu untuk memilih capres-cawapres, caleg DPR RI maupun DPRD dan insan DPD bagi kepentingan kepemimpinan lima tahun mendatang telah usai. ...
Sabtu, 13 April 2019 11:40 WIB
Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag
Oleh: Dr. KH A Musta'in Syafi'ie M.Ag36. Walaa taqfu maa laysa laka bihi ‘ilmun inna alssam’a waalbashara waalfu-aada kullu ulaa-ika kaana ‘anhu mas-uulaanDan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesun...
Dr. KH. Imam Ghazali Said.
Jumat, 01 Februari 2019 11:02 WIB
>>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&...