Kades Kandangan Sukiran saat menemui pendemo dengan dikawal polisi. foto: ZAINAL ABIDIN/ BANGSAONLINE
Terkait hasil musdes, ia juga mengaku telah menyampaikan ke Bupati melalui camat. "Namun hampir sebulan lebih, masyarakat tidak pernah mengadukan secara hukum ke pihak kepolisian. Sehingga kepolisian pun tidak dapat melakukan penyelidikan adanya indikasi kasus sedari awal. Dengan kalimat ini, bisa diasumsikan pelantikan tetap dilakukan," jelasnya.
Bahkan ia mempersilakan warga yang merasa tidak puas terhadap pelantikan hasil ujian perangkat desa, untuk menempuh jalur hukum. "Kalau warga merasa keberatan dengan pelantikan ini silahkan menempuh jalur hukum," pungkasnya.
Proses pelantikan tiga perangkat desa Kandangan akhirnya tetap dilangsungkan. Usai proses pelantikan, tiga perangkat desa terkesan menghindar dari wartawan. Begitu juga Sukiran, saat diminta keterangan oleh para wartawa, ia menolak tanpa alasan jelas.
Berdasarkan keterangan dari Aris Alfaldi, salah seorang pendemo, sejak awal ujian perangkat desa yang dilaksanakan di SMKN 2 Ngawi pada 8 Desember 2018 terindikasi pengondisian.
Ia bahkan mengaku mempunyai bukti terkait dugaan kecurangan ujian perangkat desa tersebut. “Sebenarnya sejak awal sudah mencuat pengondisian peserta yang harus jadi. Kita mempunyai bukti-bukti, yang mengondisikan adalah Sekdes dan Ketua BPD yang diketahui Kepala Desa,” terang Aris.
Dengan alasan tersebut, warga menghendaki hasil musdes berlanjut pelantikan dibatalkan dan ujian ulang dilaksanakan. (nal/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
