​NPL Tinggi, Dewan Pengawas akan Evaluasi SDM PD BPR Kota Kediri

KEDIRI, BANGSAONLINE.com – Tingginya Non Performing Loan (NPL) Perusahaan Daerah (PD) BPR Kota Kediri yang mencapai 46 persen, membuat pihak pengawas akan mengambil langkah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terutama SDM para pegawai BPR.

Sebelumnya, kondisi yang demikian itu sudah dinyatakan 'sakit' oleh pihak Komisi B DPRD Kota Kediri, hingga perlu dilakukan revolusi di tubuh BPR. 

“Evaluasi bukan hanya tataran di jajaran pimpinan PD BPR, melainkan menyeluruh hingga para pegawai terutama yang sering melakukan penyaluran kredit. Karena bisa jadi penyakitnya bukan pada tataran unsur pimpinan, melainkan para karyawannya juga bisa,” ujar anggota dewan pengawas PD BPR Kota Kediri Iswanto, Senin (21/1).

Iswanto mengakui, memang sempat terjadi kekosongan dewan pengawas PD BPR mulai Januari 2018 dan baru terisi November 2018. “Karena ada aturan baru dari OJK, sempat terjadi kekosongan OJK, karena saat dibuka pendaftaran pengawas OJK, banyak yang tidak memenuhi syarat. Yakni sertifikasi,” ujarnya.

Bulan November dewan pengawas baru terbentuk. Yakni, ketuanya I Putu Wayan dari Surabaya merupakan pengawas dari independen dan dari unsur PNS, diisi oleh dirinya. Untuk itu, dengan melihat kondisi BPR seperti ini, pihaknya akan bekerja ekstra, terutama selalu koordinasi dengan otoritas jasa keuangan (OJK) untuk menyelamatkan BPR. 

“Salah satunya dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi tentang SDM para pegawai BPR yang mencapai puluhan ini,” ujarnya.

Masih kata Iswahyudi, selain akan melakukan evaluasi SDM para pegawai, pihaknya juga sedang menunggu hasil audit dari kantor akuntan pubik (KAP) yang saat ini sedang berlangsung. 

“Saat ini juga sedang dilakukan audit, hasilnya nanti juga kami jadikan bahan evaluasi,” ujarnya.