Pimpinan DPRD Kota Mojokerto Febriyana Meldyawati, Suyono, dan Junaedi Malik ketika memimpin jalannya rapat dengar pendapat (RDP) normalisasi sungai Sadar. Foto: YUDI EP/BANGSAONLINE
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - DPRD Kota Mojokerto tampil sebagai ujung tombak sinkronisasi sejumlah stakeholder dalam penanganan banjir Sungai Sadar melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) normalisasi sungai dan program lanjutan di tahun 2019 serta program persiapan pengendalian banjir, Senin (21/1).
Institusi legislatif ini sukses menyatukan program Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Bappeko Mojokerto, Bagian Pembangunan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat dalam menangani banjir.
Sekadar diketahui, RDP ini merupakan tindak lanjut dari rapat yang sama pada 31 April 2018 silam.
"Kami berharap, proyek pemerintah pusat ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah secara mikro. Melalui RDP ini kita ingin meminta progres report mengenai perkembangan hasil pekerjaan di tahun 2018, dan di tahun 2019 programnya seperti apa," kata Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriyana Meldyawati saat membuka acara RDP.
Politikus Banteng ini juga mengatakan pihaknya juga melakukan penguatan untuk pokok pikiran program pengendalian banjir dan agar disampaikan program 2019 nanti seperti apa. Agar pelaksanaannya yang sesuai aspirasi masyarakat tidak sebatas formalitas belaka.
"Ini wajar karena Januari dan Februari adalah puncak dari curah hujan. Sehingga masyarakat Mojokerto bisa tahu mengenai perkembangan proyek ini," urainya.
