Pembangunan Kilang Minyak Terbesar se-Indonesia di Tuban Terkendala, Warga Masih Trauma

Pembangunan Kilang Minyak Terbesar se-Indonesia di Tuban Terkendala, Warga Masih Trauma Perwakilan warga saat menyampaikan pendapatnya dalam sosialisasi pembangunan kilang minyak di Pendopo Kecamatan Jenu, Rabu (9/1).

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Pembangunan kilang minyak terbesar se-Indonesia di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban menuai kendala. Warga dari 3 desa, yakni Wadung, Sumur Geneng, dan Kaliuntu, menentang proyek pemerintah itu. Hal tersebut terungkap saat acara sosialisasi dan konsultasi publik di Pendopo Kecamatan Jenu, Rabu (9/1).

Kades Wadung Kecamatan Jenu, Sasmito menyampaikan, warga banyak yang tidak setuju tanahnya digunakan proyek kilang minyak. Alasannya, mereka takut kejadian pada 1986 terulang lagi pada warga Wadung. "Saat orde baru itu, warga dipaksa menyerahkan tanahnya kepada KLHK, meski secara administrasi diselesaikan. Dampaknya, salah satu Dusun bernama Mbelarak hilang dan warga sebanyak 253 KK berpencar serta 256 hektar hilang. Dari dasar itulah, warga banyak yang menolak," ungkap Sasmito.

Selain itu, lanjut Sasmito, merujuk pada proyek atau pabrik yang sudah berdiri di wilayah Jenu, warga hanya dilibatkan saat pembangunan saja. Sedangkan untuk operator, rata-rata diambilkan dari warga luar Jenu.

"Contoh PLTU, TPPI, dan TBBM. Di perusahaan itu warga lokal hanya mengerjakan saat planing saja. Akan tetapi, untuk operator rata-rata diambil dari jauh. Itulah yang kami kecewakan jika pabrik kilang minyak ini berdiri," terangnya.

Untuk itu, pihaknya akan mengumpulkan perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga, guna mencari keputusan.

Wahab, warga lain, juga menyampaikan alasannya kukuh menolak keberadaan kilang minyak itu. Menurutnya, pendirian pabrik tidak akan memberikan manfaat kepada warga sekitar. Malah, akan membawa dampak negatif pada lingkungan dan sosial masyarakat. "Atas dasar apa tiba-tiba Pertmina mendirikan kilang minyak di sini? Padahal kami sebagai petani sudah makmur," papar Wahab.

Menanggapi hal ini, Humas Pertamina Unit Pemasaran MOR V, Rustam Aji yang mewakili sosialisasi, menilai penolakan oleh warga adalah hal yang wajar. Sebab, sosialisasi yang digelar kali ini merupakan tahap awal.

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO