Setuju Menteri Lepas Jabatan di Parpol, Cak Imin Belum Niat Mundur Agar Tak GR

JAKARTA(BangsaOnline)Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku setuju dengan wacana calon presiden terpilih Jokowi tentang calon menteri harus lepas jabatan dari pengurus partai. Menurut Cak Imin, calon menteri harus lepas jabatan pada dasarnya agar kabinet dalam pemerintahan ke depan dapat secara totalitas bekerja sesuai bidangnya guna memberikan pelayan kepada rakyat.

"Setuju, pada prinsipnya, siapapun yang jadi menteri harus lepas jabatan partai, tak rangkap jabatan," kata Cak Imin kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (26/8).

Diakui Cak Imin, sejauh ini belum ada pembicaraan antara ketua umum partai dengan Jokowi - JK mengenai calon menteri. Namun secara umum, kata dia, semua sepakat bahwa pemerintahan ke depan dijalankan secara bersama-sama.

"Kabinet Pak Jokowi kedepannya kabinet kerja dan bersama, kesepakatan kebersamaan dalam melaksanakan pemerintahannya. Siapapun yang diangkat Pak Jokowi, baik itu dari NasDem, PKB atau lainnya sepertinya harus lepas jabatan," jelas Cak Imin.

Cak Imin menambahkan, sejauh ini belum ada pembahasan mengenai calon menteri. Pembicaraan calon menteri akan dibicarakan dengan Jokowi - JK nanti pada bulan September.

"Belum, sekarang baru tahap struktur kabinet, pengendalian APBN agar tak defisit karena subsidi besar, dan kebutuhan pilot project 3 bulan awal pemerintahan," terang Cak Imin.

"Mungkin September baru diajak membahas kabinet, sepenuhnya di tangan Pak Jokowi, kami tak memaksakan. Sudah disepakati, partai-partai akan membicarakan khusus pada September," tandasnya.

BACA JUGA:

Apakah Cak Imin akan mundur dari posisinya sebagai ketua umum kalau diminta jadi menteri? Cak Imin mengaku belum memiliki rencana sama sekali untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua umum. Sebab sampai detik ini, dirinya belum mengetahui apakah nantinya ia masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi - JK atau tidak.

"Kalau belum ditawarkan jangan ngomong siap (mundur), nanti GR (gede rasa)," katanya.

Cak Imin mengatakan dirinya saat ini fokus untuk persiapan menjelang muktamar PKB yang akan digelar di Surabaya. "Sampai hari ini tak ada tawaran menteri. Saya harus konsentrasi dalam muktamar," tegas dia.

"Sampai detik ini kita tak berpikir apakah ditawari menteri atau tidak, semua komitmen siapapun yang menjadi kabinet harus total dalam kabinet," imbuhnya.

Cak Imin setuju dengan gagasan Jokowi bila calon menteri harus lepas jabatan dari pengurus partai. Sehingga kabinet mendatang dapat secara total bekerja guna memberikan pelayan kepada rakyat.

"Setuju, pada prinsipnya, siapapun yang jadi menteri harus lepas jabatan partai, tak rangkap jabatan," tegasnya.

Diakui Cak Imin, sejauh ini belum ada pembicaraan antara ketua umum partai dengan Jokowi - JK mengenai calon menteri. Namun secara umum, kata dia, semua sepakat bahwa pemerintahan ke depan dijalankan secara bersama-sama.

"Kabinet Pak Jokowi ke depannya kabinet kerja dan bersama, kesepakatan kebersamaan dalam melaksanakan pemerintahannya. Siapapun yang diangkat Pak Jokowi, baik itu dari NasDem, PKB atau lainnya sepertinya harus lepas jabatan," tandasnya.

Selasa tadi siang PKB menggelar diskusi bersama sejumlah pengamat politik dan direktur lembaga survei. Diskusi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan masukan untuk kemajuan PKB ke depannya.

"Beri kami masukan-masukan penting agar pondasi-pondasi partai kuat," kata Cak Imin dalam sambutannya.

Cak Imin mengibaratkan PKB seperti akar sebuah pohon, memiliki daun dan ranting yang kuat menjulang ke atas. Kemudian berbuah dan buahnya bermanfaat bagi seluruh rakyat.

"Ke bawah akarnya NU, cabang, daun dan rantingnya menjulang ke langit, seperti ada Pak Rusdi, Rhoma dan lain-lainnya termasuk pengamat. Buahnya bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia," kata Cak Imin sembari mengutip Alquran surah Ibrahim ayat 24.

Lebih lanjut, Cak Imin mengaku memiliki cita-cita besar untuk pemilihan umum pada 2019 mendatang. Dia berharap PKB dapat mengalahkan Partai Golkar pada pemilu 2019.

"Target enggak muluk-muluk, pemilu 2019 PKB bisa mengalahkan Golkar," tegas Cak Imin seraya disambut tepuk tangan hadirin.

"Ke depan komitmen kita untuk mengangkat kamu marginal, kita memiliki komitmen untuk kaum nahdliyin dan marhaen," imbuhnya.

Hadir beberapa pengamat politik dan direktur lembaga survei dalam diskusi bertajuk PKB di mata pakar politik ini. Seperti CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah, Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi, Direktur Indobarometer M Qodari dan Direktur Risetnya SMRC Djayadi Hanan.

Direktur Indobarometer, M.Qodari mengungkapkan bahwa PKB meraup dua kemenangan dalam pemilihan umum 2014. Pertama, dalam pemilu legislatif. Seperti diketahui, pada Pemilu 2009 PKB hanya meraup suara sekitar 4,5 persen. Kini melejit menjadi 9 persen dalam pemilu 2014.

"PKB juga menjadi bangunan pemenangan presiden 2014. Menurut saya, Jokowi - JK kalau tak ada PKB akan kalah. Karena selisih Jokowi - JK dan Prabowo - Hatta tak terlalu banyak," katanya.

Qodari menegaskan, Jawa Timur merupakan kunci kemenangan pasangan Jokowi - JK sebagai capres dan cawapres 2014. Wilayah Jawa Timur merupakan basis konstituen atau pemilih PKB.

"Untuk pilpres kita melihat polanya, yang menentukan Jawa Timur. Jawa Barat sudah condong ke Prabowo - Hatta, Jawa Tengah ke Jokowi - JK, dan Jawa Timur adalah PKB," jelasnya.

Lebih lanjut, Qodari menambahkan, PKB berpeluang besar menjadi partai pemenang dalam pemilu 2019 mendatang. Sebab, segmen pemilih PKB sudah jelas adanya, yakni kaum nahdliyin NU yang sebagian besar mayoritas penduduk Indonesia.

"Kalau PKB bisa mengurus konstituen dengan baik. PKB jangan banyak agendanya, yang penting ngurus NU saja, akan menang pemilu," tandasnya.