Petugas saat menyiapkan pengiriman pupuk di sejumlah wilayah. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Bila alokasi habis, maka pupuk akan susah didapat, dan produsen sudah tentu tidak akan bisa menyalurkannya selama tidak ada keputusan realokasi dari pemerintah.
“Produsen tidak bisa serta merta melakukan realokasi pupuk bersubsidi tanpa adanya keputusan dari pemerintah, karena hal itu jelas menyalahi aturan Permendag dan Permentan tadi,” terang Yusuf.
Ketiga, terkait pupuk langka, Yusuf mengatakan bahwa pupuk bersubsidi tidak langka, tetapi memang alokasinya secara nasional kurang. Sehingga berdampak pada alokasi di seluruh daerah di Indonesia.
Kebutuhan pupuk petani Indonesia berkisar pada angka 13 juta ton setiap tahunnya. Namun pagu anggaran negara hanya cukup memproduksi pupuk bersubsidi sebesar
9,55 juta ton. “Artinya, ada kekurangan atau gap sekitar 3-4 juta ton kebutuhan pupuk setiap tahunnya yang tidak dapat dipenuhi melalui skema subsidi,” jlentrehnya.
Terlepas dari masalah tersebut, PG sebagai salah satu produsen pupuk yang diberi mandat untuk memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi selalu menyiapkan dan mengamankan stok di daerah yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sementara memasuki musim tanam kedua pada bulan Maret 2018, PG menyiapkan stok pupuk bersubsidi lebih dari 1 juta ton atau empat kali lebih banyak dari stok ketentuan minimum pemerintah, yaitu sebesar 227.318 ton.
Dari alokasi nasional 9,55 juta ton, PG mendapat alokasi penyaluran sebesar 5,3 juta ton. Hingga saat ini PG telah menyalurkan sebesar 1.057.632 ton atau 72% dari tanggungjawab alokasi sampai dengan Maret 2018.
“Penyaluran memang masih 72% karena petani di sejumlah daerah juga masih dalam masa panen. Namun, distribusi pupuk terus berjalan dan insya Allah akan sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan,” pungkas Yusuf. (hud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
