DPRD Gresik Janji Pariwisata Masuk Sub Prioritas di Tahun 2019

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Minimnya PAD dari sektor wisata di Kabupaten Gresik disikapi serius DPRD setempat. Pada tahun 2019 mendatang, DPRD Gresik berjanji akan memasukkan program pengelolaan pariwisata minimal masuk dalam program sub prioritas.

"DPRD Gresik memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan objek pariwisata, karena kalau pariwisata dikelola dengan baik berbuah PAD sangat besar. Sehingga, pendapatan dari objek pariwisata tersebut dapat menggantikan PAD yang hilang," ujar Wakil Ketua DPRD Gresik Moh. Syafi' AM.

Pasalnya, pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Pemda), ada sejumlah kewenangan daerah yang diambilalih oleh pemerintah pusat, mulai dari pertambangan, retribusi kepelabuhanan, dan obyek lain.

"Fakta ini menyebabkan pendapatan dari sektor tersebut yang menjadi sumber PAD jadi hilang. Akibatnya, target PAD yang telah dipatok oleh DPRD pada saat pembahasan anggaran tak terwujud. Sebagai contoh, target PAD pada tahun 2017 yang dipatok sebesar kisaran Rp 944 miliar tak bisa dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil karena sejumlah obyek yang hilang," jlentreh politikus PKB ini.

"Karena itu, sudah saatnya DPRD mendorong pemerintah untuk mencari objek wisata baru, salah satunya sektor kepariwisataan. DPRD telah melakukan studi banding ke Kota Bandung Jawa Barat untuk pengelolaan objek wisata di Kabupaten Gresik. Ilmu dari Bandung yang bisa kita terapkan untuk pengelolaan objek wisata di Gresik akan kami pakai," terang pria asal Balongpanggang ini.

Syafi' mengakui di Kabupaten Gresik banyak potensi obyek wisata yang bisa digarap, misalnya pariwisata Heritage Kuliner, Religi, Industri, dan lainnya.

Keberadaan objek wisata tersebut, lanjut Syafi', selama ini belum tergarap dengan baik. Karena itu, belum bisa membuahkan pendapatan. "Makanya tahun depan (2019) mulai kami garap sehingga diharapkan bisa menghasilkan pendapatan," terangnya.

Syafi' mengungkapkan selama ini masih terjadi kelemahan pemerintah Kabupaten Gresik dalam menangani objek pariwisata. "Salah satu kelemahannya, tak ada sinergitas antar OPD terkait, mulai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) yang menangani pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang menangani infrastruktur jalan, Dinas Kesehatan (Dinkes) yang menangani sarana kesehatan di objek wisata. Selain itu, juga dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM dan Perindag) yang menangani kuliner (perdagangan) dan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) yang menangani izin usaha. Kalau mau kepariwisataan di Gresik maju, maka OPD terkait harus bersinergi," pungkasnya. (hud/dur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News