Suparto Wijoyo
Oleh: Suparto Wijoyo*
PILGUB Jatim “airnya kini berombak” sepertahutan kabar yang beredar: PWNU dinilai akrobat dengan tidak “menerima permohonan silaturahmi” Khofifah Indar Parawansa. Sikap telah diambil dan pilihan sudah ditentukan Ketua PWNU Jatim sebagaimana selama ini “dipotret” media: ke mana arah suaranya dilabuhkan?
Hari-hari mendatang tentu mencatat banyak kisah, bagaimana tahta diperebutkan oleh anak-anak NU untuk singgah di Gedung Negara Grahadi. Jabatan Gubernur diburu tanpa ragu dengan mengibarkan panji-panji janji dalam cawan visi-misi. Tanggal coblosan 27 Juni 2018 kian merangsek dalam menyongsong pelantikan Gubernur pada 12 Februari 2019.
Waktu terus bergulir meninggalkan sejarah masa lalunya. Dr. H. Soekarwo adalah Gubernur Jatim pertama yang dipilih secara langsung dalam mekanisme demokrasi 29 Agustus 2008, dan publik Jawa Timur mengenalnya sebagai Pakde Karwo. Beliau dilantik pada 12 Februari 2009 untuk periode kepemimpinan 2009-2014. Pakde Karwo terpilih kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah 29 Agustus 2013 dan dilantik menjadi Gubernur Jatim periode kedua pada 12 Februari 2014 untuk masa jabatan 2014-2019.
Kepemimpinan Pakde Karwo terus menjadi perhatian dengan capaian selalu di atas rata-rata nasional. Gaungnya menyebar di Asia dan terpompa merambah dunia internasional. Gemanya semakin kencang meski semua sedang menimbang-nimbang calon pengganti yang berkemampuan membangun Jatim berdaya saing nan berkeadilan. Suatu pembangunan inklusif yang menjadi model fungsional mensejahterakan rakyat: Jatimnomic’s.
Pakde Karwo menerapkan mazhab pembangunan wilayah yang spesial dengan mendapatkan apresiasi akademik berupa raihan Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, tanggal 22 Agustus 2015. Pidato penganugerahannya berjudul: Jatimnomics: Sebuah Model Indonesia Incorporated Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.
Dengan menggunakan konstruksi Jatimnomics, ternyata kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat tercapai lebih optimal daripada pertumbuhan ekonomi nasional, sustainable growth-nya ada pada kisaran range +1%.
Pikiran dasar yang melandasi aliran Jatimnomics secara praksis teringkas bahwa pemerintah wajib melakukan: intervensi terhadap rakyat miskin untuk diberdayakan, yang menengah (UMKM) distimulus agar semakin produktif, dan yang besar difasilitasi dengan governor’s guarantee untuk kemudahan investasi.
Tentu saja hal itu memberikan harapan baru terbangunnya kondisi kehidupan pembangunan masa depan yang lebih baik. Bagi Pakde Karwo, peran negara dengan pemerintahnya sampailah pada perbincangan yang menyentuh economic performance global, regional maupun nasional dan lokal yang diramu sebagai muatan sustainable development.
Pembangunan berkelanjutan menyorongkan pelaksanaan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa menggerus kepentingan generasi mendatang dengan memadukan pilar ekonomi, sosial dan ekologi secara integral. Dengan konsepsi fundamental demikian, tidak boleh ada rakyat yang tidak “merayakan kue pembangunan”, tidaklah elok ada warga yang tereleminasi dalam pembangunan. Pemerintah hadir melayani semuanya dan bukan menegasikan meski sebagiannya.
