MALANG, BANGSAONLINE.com - Gagasan untuk pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK yang dikelola Pemprov Jawa Timur mendapat sorotan pengamat. Kebutuhan anggaran diperkirakan Rp 121 miliar setiap bulan.
“Satu tahun, diperkirakan Rp 1,4 triliun,” kata Andy Kurniawan, pakar kebijakan publik dan perencanaan pembangunan Universitas Brawijaya, Rabu (7/2/2018).
Seperti diketahui, Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno telah mencanangkan agenda ‘pendidikan gratis’ untuk SMA/SMK se-Jawa Timur. Komitmen itu telah ditetapkan dalam dokumen visi-misi pencalonan keduanya yang disetor ke KPU.
Berdasar UU 23/2014, Pemprov Jawa Timur diberi wewenang mengelola SMA/SMK. Sedang kota/kabupaten diberi wewenang mengelola pra sekolah dan pendidikan dasar: SD dan SMP.
“Saya dan Gus Ipul sudah berketetapan hati untuk menjalankan agenda pro-rakyat itu, termasuk pembebasan biaya pendidikan bagi SMA/SMK yang dikelola Pemprov Jatim,” kata Puti Guntur Soekarno, Calon Wakil Gubernur, di forum Rakerdasus PDIP Jawa Timur kemarin.
Andy Kurniawan mengatakan, skema ‘pendidikan gratis’ itu di luar gaji guru dan pegawai lain di lingkungan pendidikan. Bagaimana caranya? “Pertama, melihat kapasitas fiskal. Tahun 2018, kekuatan belanja APBD Jawa Timur Rp 30,762 triliun,” kata Andy.
Ia menambahkan, perintah konstitusi UUD 1945 dan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mematok anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD Jawa Timur.
