SURABAYA (bangsaonline) - Keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengalih fungsikan kawasan eks Lokalisasi Dolly dan Jarak akan terhalang. Pasalnya, pemkot tidak memiliki anggaran untuk membeli ratusan wisma di lokalisasi terbesar se Asia Tenggara itu. Pengajuan anggaran melalui mekanisme perubahan anggaran keuangan (PAK) di DPRD Surabaya terancam ditolak.
Peyebabnya, serapan anggaran tahun 2014 senilai sekitar Rp 15 miliar di Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya penggunannya tidak jelas dan tidak transparan. Memang anggaran sebesar itu diperuntukkan pembebasan eks lokalisasi. Namun, tidak dicantumkan untuk pembebasan Dolly dan Jarak.
BACA JUGA:
- Komunitas Jarak Dolly Surabaya Beri Bantuan di Dua Yayasan Panti Asuhan
- Komunitas Jarak Dolly Bagikan 350 Nasbung pada Warga dan Pengendara di Bekas Lokalisasi
- Puluhan Bonek-Bonita Jarak-Dolly Berbagi Takjil Nasbung dan Jajanan
- Bantu Promosikan Produk, Cak Ji Ajak Influencer Keliling Sejumlah Sentra UMKM
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim Anwar menerangkan buku putih anggaran 2014 belum diserap dengan baik. Sementara Dinas Tanah dan Bangunan minta ada penambahan anggaran. Karena progresnya rendah, maka komisi C sepakat tidak akan meloloskan pengajuan anggaran baru itu.
Diketahui, anggaran untuk pembebasan eks lokalisasi di Dinas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 15.887.772.500. Sedangkan yang diajukan dalam PAK sebesar Rp 41.333.742.208, sehingga menjad Rp 57.221.514.708. Atas permintaan penambahan anggaran ini Komisi C sepakat tidak akan menyetujui.
"Komisi C menginginkan tidak mengulangi kejadian tahun 2013. Dinas Tanah dan Bangunan banyak menganggarkan tetapi tidak terserap," ujarnya kemarin.
Politisi asal Fraksi Partai Demokrat menjelaskan penolakan penambahan itu supaya tidak sia-sia. Karena itu, pihaknya menginginkan penambahan anggaran sebesar itu digunakan untuk dinas yang lain. "Distop dulu, dan permintaannya tidak dianggarkan, tapi keputusannya nanti di Badan Anggaran (Banggar).
