Gubernur Jatim, DR. Soekarwo.
"Kalau kami menginginkan agar ditandatangani Gubernur sesuai dengan arahan KPU pusat," tegas Eko.
Mantan Ketua KPU Kota Surabaya ini berharap polemik NPHD itu segera selesai sehingga tidak mempengaruhi tahapan Pilgub Jatim 2018. "Kita lihat saja satu dua hari ini. Semoga tidak mempengaruhi jalannya tahapan," ujar Eko.
Terpisah, pengamat komunikasi politik Universitas Trunojoyo (Unijoyo) Madura, Mochtar W. Oetomo berharap secepatnya NPHD segera ditandangani Gubernur. Dirinya mendapat informasi saat ini masih menunggu komunikasi, karena memang ada beberapa yang perlu dikoordinasikan, salah satunya terkait beberapa pasal yang perlu dijabarkan.
Dirinya khawatir jika pencairan anggaran Pilgub Jatim terus-terusan molor, maka tahapan Pilgub yang sudah dirancang oleh KPU Jatim akan amburadul. “Sudah pasti (mempengaruhi), mestinya tahapan Pilkada dimulai Juli kemudian diundur jadi Agustus dan sekarang harus mundur lagi,” katanya.
Untuk diketahui, sampai pertengahan Agustus 2018, NPHD dana Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 belum juga ditandatangani. Padahal, seharusnya pada akhir Juli 2017, dana termin I sebesar Rp 119 miliar sudah dikucurkan. (mdr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
