Prabowo: Presidential Threshold 20% Lelucon Politik dan di Luar Akal Sehat

BOGOR, BANGSONLINE.com - Presidential threshold 20% adalah lelucon politik dan di luar akal sehat. Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas Bogor (Kamis, 27/7/2017). Karena itu, tegas Prabowo, Gerindra tak bertanggung jawab atas UU Pemilu tersebut.

”Karena kami tak mau ditertawakan oleh sejarah,” kata Prabowo. Ia menegaskan bahwa UU Pemilu ini melampaui batas dan melawan akal sehat. ”Bagi kami ini mencemaskan,” kata Prabowo.

Saat menyampaikan pernyataan itu Prabowo duduk berdampingan dengan SBY. Memang sejak DPR mengesahkan RUU Pemilu yang mensyaratkan dukungan pencalonan presiden minimal sebesar 20 persen kursi anggota DPR atau 25 persen dari total suara nasional, Gerindra dan Partai Demokrat terus melakukan komunikasi. Puncaknya Prabowo Subianto bertamu ke kediaman SBY di Cikeas, Kamis malam, 27 Juli 2017.

Sementara SBY melontarkan pernyataan politik sangat tajam untuk pemerintah sekarang. SBY yang menjabat Presiden RI selama 10 tahun ini mengaku puasa enam bulan tak muncul di media. Meski demikian, SBY terus mengikuti apa yang terjadi di negeri ini.

"Power must not go uncheck,” kata SBY. Setelah berhenti sejenak, SBY kembali mengulangi pernyataan politiknya itu. "Power must not go uncheck. Artinya kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di negara ini, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya masuk wilayah abuse of power, maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara," katanya.

Karena itu kini PD dan Gerindra sepakat untuk bekerja sama. Meskipun bukan koalisi, mereka akan mengkritik kebijakan pemerintah jika tidak pro rakyat.

"Kami akan terus mengingatkan, gunakan kekuasaan dengan amanah, proper, sesuai konstitusi, UU, etika, tidak melampaui batas, dan tidak keliru," tegasnya.

"Kami sepakat untuk terus mengawal negara, mengawal bangsa Indonesia dalam posisi kami agar perjalanan bangsa ini mengarah kepada arah yang benar. Agar apa yang dilakukan oleh negara benar-benar untuk kepentingan rakyat," ujar SBY. 

SBY mengatakan, pengawalan yang dilakukan dengan cara mendukung pemerintahan hingga mengoreksi jika ada hal yang dinilai kurang tepat. 

"Kalau ditanya lebih lanjut pengawalannya apa, sesuai kepentingan rakyat kita dukung. Tetapi kalau nyatanya tidak tepat dan tidak benar karena melukai dan mencederai rakyat ,kita kita akan koreksi dan kritisi. Gamblang tegas dan terang. Itu sikap kami," katanya. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News