Rapat kerja Pansus II DPRD Pasuruan dengan beberapa OPD.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Banyaknya pemotongan sapi betina yang dilakukan oleh masyarakat di Pasuruan membuat prihatin kalangan parlemen. Para wakil rakyat itu pun meminta kepada Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan untuk melakukan pengawasan di lapangan. Caranya, petugas diminta untuk turun melakukan pemantauan secara ketat di lapangan terhadap pemotongan sapi betina.
Permintaan tersebut diutarakan Pansus II DPRD Pasuruan saat rapat dengan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di gedung DPRD, pada Senin (17/07) siang. "Kita masih menemukan adanya pemotongan sapi betina produktif yang dilakukan oleh masyarakat, padahal Perda larangan itu (pemotongan terhadap sapi betina, Red) sudah ada," jelas Munawir Abdul Salam SE, anggota pansus.
Menurut Munawir, masih adanya pemotongan terhadap sapi betina kemungkinan disebabkan karena para jagal dan masyarakat tidak tahu soal larangan tersebut. Untuk itu pihaknya mendesak kepada Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pemotongan terhadap sapi betina sehingga tidak mengganggu stabilitas populasi ternak di wilayah Pasuruan.
Menanggapi hal ini, Ari W selaku Kabid Produksi Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan yang dikonfirmasi Bangsaonline.com mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan upaya untuk pencegahan pemotongan sapi betina produktif. Yakni, dengan cara melakukan pemantuan di beberapa pasar, RPH, dan juga pedagang sapi.
”Pengawasan dan imbauan larang pemotongan sapi betina produktif sudah kita lakukan secara ketat,” klaimnya.
Sekadar diketahui, di Pasuruan mempunyai Perda yang berisi larangan untuk penyembelihan terhadap sapi betina, dengan pengecualian, sapi betina boleh disembelih apabila tidak produktif, sudah berusia tua, atau sapi tersebut mengalami gangguan sarana reproduksi. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
