Kaesang Pangarep.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa mengatakan, polisi harusnya memproses kasus tersebut. Jika tidak, dia berharap, seluruh pejabat Polri mundur saja menjadi penegak hukum.
"Kalau engga ada tindakan terhadap anaknya Jokowi, berarti sudah saatnya pimpinan Polri ini disuruh mundur semua. Untuk membuktikan polisi objektif atau tidak dalam penegakan hukum," kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/7).
Desmond mengatakan, sebetulnya kasus pelaporan terhadap Kaesang merupakan sebuah ujian bagi kepolisian. Menurut dia, polisi kerap menetapkan seseorang sebagai tersangka ujaran kebencian.
"Itu kan menguji hukum jalan engga? Kita lihat polisi hari ini kan, suka-suka menetapkan orang ujaran-ujaran kebencian. Ya kita tunggu polisi. Polisi kita ini benar apa engga? Kan itu intinya," kata Desmond.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan sikap kepolisian yang menurutnya terlalu cepat dengan memutuskan tak memproses. "Saya tak tahu maksudnya bagaimana. Tapi memang sangat cepat sekali. Nah, kan penilaian menjadi penilaian subjektif, bagaimana dengan kasus lain yang saya juga berpendapat mengada-ada," kata Fadli.
Fadli membandingkan kasus Kaesang dengan kasus makar yang melibatkan sekjen FUI Muhamad Al-Khaththath. Menurut dia, kasus makar layak pula dihentikan karena menurutnya mengada-ngada.
"Kasus makar, itukan mengada-ada, saya kira harus dihentikan dong. Tidak perlu ditindaklanjuti dan tidak perlu mentersangkakan orang, termasuk kasus makar yang waktu itu jelang aksi 212, lalu Al Khaththath jelang 313, itu kan mengada-ngada. Tidak ada bukti sama sekali, polisi harus hentikan," ujarnya.
Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini enggan mengamini apakah sikap kepolisian tak adil dalam kasus Kaesang. Dia meminta biar masyarakat yang menilainya. (liputan6.com/mer/deka.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
