JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Para pendukung Kaesang Pangarep marah. Mereka jengkel terhadap Mahfud MD karena mengeritik Kaesang yang pelesir ke Amerika Serikat (AS) bersama istrinya Erina Gudono naik jet pribadi.
Mereka pun mengunggah foto Mahfud MD yang juga pernah naik jet pribadi dengan narasi cukup sinis.
Baca Juga: Berkelakar Mau Kasih Hadiah Private Jet, Warganet Anggap Kaesang Tak Punya Malu
"Izin nanya Pak Mahfud, saya penasaran, ini private jet gratifikasi atau nebeng teman? Apakah harus klarifikasi ke KPK?" tulis @negativisme.
Salah seorang netizen pendukung Kaesang ikut menyindir kritikan Mahfud MD.
"Satu jari menunjuk Kaesang, 4 jari dikali 4 sama dengan 16 dikasih persentase jadilah suara sumbang," cuit salah seorang pendukung Kaesang.
Baca Juga: Perusahaan Udang Kaesang Pangarep Rugi Rp 210 Miliar
Mahfud pun langsung mengklrifikasi. Ia tak perlu lama seperti Kaesang yang sampai berita ini ditulis belum menjelaskan kepergiannya ke Amerika. Menurut Mahfud, dirinya naik jet pribadi bukan gratifikasi.
Mahfud mengakui pernah naik jet pribadi. Menurut dia, jet pribadi itu milik M. Jusuf Kalla (JK). Ia naik jet pribadi milik JK tersebut dengan tujuan Jakarta-Makasar saat masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Saat itu Mahfud diundang mengisi khutbah Hari Raya di Masjid Almarkaz, Makassar.
Menurut dia, JK sebagai Ketua Pembina Masjid mengantar dan menemani dirinya langsung dengan jet pribadi serta menyediakan kamar hotel.
Baca Juga: Jungkirbalikkan Sutradara Politik, Derajat MK Naik Lagi
Mahfud bahkan mengaku bukan hanya satu kali naik jet pribadi. Ia kembali naik jet pribadi milik JK saat acara Munas KAHMI di Palu pada November 2022. Tokoh-tokoh KAHMI disebut menyumbang sesuai pilihan, seperti gedung, catering, gala dinner, hotel, hingga transportasi.
"Atas usul Pak JK, saya ditugaskan berangkat dengan rombongan privat jet Pak JK. Ada juga Pak Anies di situ," kata Mahfud melalui akun Instagram resminya, Sabtu (7/9).
"Ada yang nanya: apa itu bukan gratifikasi? Tentu bukan, sebab saya menerima undangan khutbah harus pergi dan menginap di Makassar tanpa harus mengeluarkan biaya negara," imbuhnya.
Baca Juga: Mahfud MD Dukung Rhoma Irama Melawan Kebohongan Habaib Ba'Aalawi
Mahfud mengatakan dirinya dan JK merupakan Ketua Dewan di Majelis Nasional KAHMI. JK didapuk sebagai Ketua Dewan Etik, sementara Mahfud sebagai Ketua Dewan Pakar.
"Tak ada pemberian cuma-cuma, hedon, atau flexing sama sekali, seperti yang sejumlah yang diramaikan belakangan ini, dan itu semua tanpa honorarium sepeser pun," tegasnya.
Mahfud lantas menyinggung kasus dugaan gratifikasi Kaesang Pangarep. Ia berpendapat KPK tidak bisa dipaksa untuk memanggil Kaesang. Hal itu kembali pada iktikad baik lembaga tersebut.
Baca Juga: PKS Sebut Jokowi Tawarkan Kaesang ke mana-mana untuk Pilgub DKI, Kata Kaesang: Bohong
Namun, kata dia, jika alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi. Mahfud mengatakan banyak koruptor yang terlacak setelah anak dan istri mereka yang bukan pejabat diperiksa KPK, salah satu contohnya dalam kasus Rafael Alun.
"RA, seorang pejabat Eselon III Kemkeu sekarang mendekam di penjara justru ketahuan korupsi setelah anaknya yang hedon dan flexing ditangkap," ucap Mahfud.
"Anak RA dengan mobil mewah menganiaya seseorang. KPK melacak kaitan harta dan jabatan ayah si anak: ternyata hasil korupsi. KPK memproses, lalu RA dipenjarakan," kata Mahfud.
Baca Juga: Sindir IKN yang Belum Punya Investor Asing, Mahfud MD: Cari Terus, Mas Bahlil
Mahfud mengatakan jika Kaesang tidak diperiksa dengan alasan bukan pejabat, dikhawatirkan ke depan, pejabat bakal meminta gratifikasi melalui keluarganya.
"Kalau alasan hanya karena bukan pejabat (padahal patut diduga) lalu dianggap tak bisa diproses maka nanti bisa setiap pejabat meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya," ujarnya.
Klarifikasi Mahfud MD itu menuai pujian. "Layak dicontoh Prof sebagai klarifikasi untuk publik. Tapi kalau ada yang nggak berani klarifikasi tandanya kenapa?" cuit @Ge**ra**osing.
Baca Juga: Daftar Keluarga Presiden Jokowi dalam Politik dan Pemerintahan: Wapres hingga Komisaris BUMN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News