Pemkab Gresik Akui Kesulitan Ambil Alih Pengelolaan Wisata Dalegan

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Desakan DPRD Gresik agar Pemkab mengambil alih pengelolaan wisata pantai Dalegan, di Desa Delegan Kecamatan Panceng bakal sulit direalisasikan. Hal ini diakui Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) dengan alasan mayoritas lahan yang berada di wisata tersebut milik warga.

“Lahan di sekitar pantai Dalegan kebanyakan milik warga, jadi Pemkab Gresik gak bisa serta merta ambil alih pengelolaannya," ujar Kepala Disbudpar Pemkab Gresik Mighfar Syukur kepada BANGSAONLINE.com, kemarin.

Mighfar Syukur mengungkapkan syarat apabila Pemkab ingin mengambil alih pengelolaan wisata pantai Dalegan, maka semua lahan milik warga di bibir pantai harus dibebaskan. Rencana seperti itu membutuhkan dana yang besar.

Mighfar, juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah pernah mengundang Kades (kepala desa) Dalegan untuk membicarakan pengambilalihan ini. Hasilnya, Kades sangat keberatan. Sebab, selain lahan di bibir pantai mayoritas milik warga, juga objek wisata tersebut menjadi sumber pendapatan Desa Delegan.

Sementara usulan DPRD agar Pemkab mengambil alih pengelolaan wisata pantai Dalegan dilatarbelakangi kondisi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang beberapa tahun terakhir terseok-seok, sehingga target tidak tercapai. Untuk itu pengambilalihan wisata Pantai Dalegan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Pemkab.

“Kalau Pemkab ingin pendapatannya meningkat ya harus mulai menggarap obyek lain seperti wisata Pantai Dalegan," kata Ketua Komisi II DPRD Gresik, Ahmad Subeki.

Sekadar diketahui, Wisata Pantai Dalegan di Kecamatan Panceng saat ini dikunjungi ratusan wisatawan tiap harinya, terlebih saat hari libur panjang sekolah. Pendapatan desa Delegan bisa mencapai miliaran rupiah hanya dari wisata pantai tersebut. (hud/ns)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News