Anggota Komite III DPD RI Emillia Contessa dengan Kadispendik Gresik Mahin saat reses di Gresik. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Emillia mengungkapkan, bahwa Indonesia masih kekurangan tenaga guru sangat banyak. Untuk itu, sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar mengambil guru honorer. Namun, dari besarnya tenaga guru yang dibutuhkan tidak berbanding lurus. Sebab, hak-hak mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah.
"Tenaga dibutuhkan, tapi haknya tidak dipenuhi," tandasnya.
Untuk itu, kata Emillia, DPD RI akan berjuang maksimal agar porsi anggaran pendidikan nasional dialokasikan 20 persen dari kekuatan APBN sesuai amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Dan hingga tahun 2017, alokasi anggaran untuk pendidikan nasional tetap bertahan hingga 20 persen. Atau dari kekuatan APBN 2017 sebesar Rp 4.020 triliun, alokasi untuk biaya pendidikan Rp 800 triliun lebih.
"Namun fakta di lapangan, anggaran pendidikan itu masih jauh dari cukup. Buktinya, kesejahteraan guru, terlebih honorer masih memprihatinkan," paparnya.
"Komite III DPD RI sejauh ini belum bisa mengamati dikemanakan dan dibuat apa uang Rp 800 triliun tersebut. Sehingga, kebutuhan biaya pendidikan masih jauh dari cukup," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
