SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan kinerja terbaik. Kota Surabaya menjadi salah satu dari beberapa pemerintah daerah di Indonesia yang menerima penghargaan ini selama tiga tahun berturut-turut.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Dr Wiranto mewakili Presiden RI Ir Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pada acara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXI di Alun-Alun Sidoarjo, Selasa (25/4). Hadir dalam acara itu, para kepala daerah penerima penghargaan.
BACA JUGA:
- Jelang Hari Otoda XXVIII, Satpol PP Surabaya Perketat Keamanan dengan Terjunkan 3 Tim
- Lantik 2.086 PPPK, Wali Kota Surabaya Imbau Maksimalkan Tugas Kepada Masyarakat
- Antisipasi Lonjakan Pendatang Baru, Pemkot Surabaya Lakukan Pendataan
- Digitalisasi Informasi Inklusif dan Ramah Disabilitas: Pemilu Berkeadilan di Surabaya
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini kepada wartawan mengatakan, Surabaya menerima dua penghargaan yakni Para Samya Purna Karya Nugraha dan penghargaan pengelolaan manajemen dengan elektronik.
"Jadi itu (Para Samya Purna Karya), kota (provinsi) harus tiga tahun berturut turut memiliki kinerja baik. Sebetulnya tidak hanya Pemkot, tapi juga teman teman DPRD serta bekerjasama dengan masyarakat. Kalau tanpa itu tidak bisa," ujar wali kota.
Dirjen Otoda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono mengatakan, peringatan Hari Otoda ke-XXI menjadi momentum tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan Otoda di daerah. Menurutnya, ada 542 pemerintah daerah yang dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Rinciannya ada 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.
Evaluasi tersebut dilakukan secara terukur dengan melibatkan beberapa Kementerian (Kemendagri, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Setneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS dan LAN) terhadap provinsi, kabupaten dan kota untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dari aspek manajemen pemerintahan.
