‘’Kami push terus, tapi kalau tidak ada kesadaran dari OPD nya ya sulit,’’ tegasnya.
Antok meminta komisi di DPRD segera mengevaluasi realisasi serapan anggaran setiap OPD mitra kerjanya. Tidak hanya mengkritisi, namun diharapkan memberikan solusi untuk menggenjot percepatan realisasi anggaran. ‘’Kami menagih komitmen eksekutif yang tahun lalu berjanji melakukan perbaikan, itu saja,’’ tambahnya.
Antok terang-terangan tidak ingin terjadi penumpukan beban pekerjaan di belakang. Jika progres lelang tidak diurai maka akan menumpuk di belakang. Kerja OPD juga semakin berat, karena dikejar target dengan waktu yang minim.
‘’Kalau pekerjaan menumpuk di belakang akan berjubel, pelaksanaannya jadi kejar tayang sehingga tidak maksimal,’’ ucapnya.
Samini, anggota Komisi III DPRD mengatakan, evaluasi lambatnya pelaksanaan lelang itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bambang Surpiyadi menjadi daftar terklarifikasi pertama. Itu dilakukan untuk mengukur besaran serapan anggaran triwulan pertama. Selanjutnya kepala OPD yang bermitra dengan Komisi III, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (DPPTK), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mikro (DKUKM), Disparpora. ‘’Akan kami gali penyebab minimnya serapan anggaran itu, ’’ ungkapnya.
Samini berharap segera ada perbaikan dari setiap OPD untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Sehingga masyarakat dapat segera merasakan realisasi pembangunan ri pajak yang selama ini mereka bayarkan. Pihaknya mengaku mendapat masukan dari warga di daerah pemilihannya saat melakukan reses terkait lambatnya pembangunan daerah.
‘’Warga ingin cepat merasakan perbaikan infrastruktur daerah, entah itu jalan dan jembatan, wisata, dan lainnya,’’ pungkasnya. (nal/rd)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
