DPRD Ngawi Desak OPD Percepat Serapan Anggaran

NGAWI, BANGSAONLINE.com - DPRD Ngawi mendesak pemkab melakukan langkah percepatan serapan anggaran belanja langsung seiring masih minimnya organisasi perangkat daerah (OPD) melelang kegiatannya. Wakil rakyat meminta Pemkab Ngawi tidak ragu melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

‘’Jika masih ada keraguan, kami siap urun rembug. Jika itu tidak cukup gandeng TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah),’’ tegas Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko.

Antok, sapaan akrab Dwi Rianto Jatmiko menangkap sinyal kehati-hatian yang dilakukan satuan kerja (satker), di balik belum banyaknya kegiatan yang dilelang, kendati triwulan pertama sudah berlalu. Apalagi dalam penyusunan program pejabat baru tinggal melaksanakannya. Hanya saja Antok tidak ingin hal itu dijadikan alibi.

‘’Hati-hati saja tidak cukup, karena program itu sudah ditunggu masyarakat. Asistensi dan koordinasi harusnya dilakukan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),’’ jelasnya.

Politisi PDIP ini mengatakan, jika keraguan masih menghantui karena dasar pelaksananya masih abu-abu, Antok menyarankan agar menggandeng TP4D. Sebab tim itu dibentuk sejatinya untuk mendorong percepatan serapan anggaran daerah. Antok tidak ingin serapan anggaran kembali terpeleset target di tahun depan.

‘’Arah pembangunan dengan 11 prioritas itu sudah luar biasa, sayang kalau OPD tidak bisa merealisasikan angen-angen bupatinya,’’ katanya.

Antok mengatakan, OPD harus mampu merubah kebiasaannya agar penyerapan anggaran maksimal tidak dilakukan di triwulan ketiga dan keempat tahun anggaran. Jika budaya itu masih dipertahankan, kata dia, mustahil serapan APBD dapat direalisasikan 100 persen. Antok mengaku bakal menagih kesepakatan dari OPD untuk merubah pola serapan anggaran. Khususnya program yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

‘’Kami push terus, tapi kalau tidak ada kesadaran dari OPD nya ya sulit,’’ tegasnya.

Antok meminta komisi di DPRD segera mengevaluasi realisasi serapan anggaran setiap OPD mitra kerjanya. Tidak hanya mengkritisi, namun diharapkan memberikan solusi untuk menggenjot percepatan realisasi anggaran. ‘’Kami menagih komitmen eksekutif yang tahun lalu berjanji melakukan perbaikan, itu saja,’’ tambahnya.

Antok terang-terangan tidak ingin terjadi penumpukan beban pekerjaan di belakang. Jika progres lelang tidak diurai maka akan menumpuk di belakang. Kerja OPD juga semakin berat, karena dikejar target dengan waktu yang minim.

‘’Kalau pekerjaan menumpuk di belakang akan berjubel, pelaksanaannya jadi kejar tayang sehingga tidak maksimal,’’ ucapnya.

Samini, anggota Komisi III DPRD mengatakan, evaluasi lambatnya pelaksanaan lelang itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bambang Surpiyadi menjadi daftar terklarifikasi pertama. Itu dilakukan untuk mengukur besaran serapan anggaran triwulan pertama. Selanjutnya kepala OPD yang bermitra dengan Komisi III, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (DPPTK), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mikro (DKUKM), Disparpora. ‘’Akan kami gali penyebab minimnya serapan anggaran itu, ’’ ungkapnya.

Samini berharap segera ada perbaikan dari setiap OPD untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Sehingga masyarakat dapat segera merasakan realisasi pembangunan ri pajak yang selama ini mereka bayarkan. Pihaknya mengaku mendapat masukan dari warga di daerah pemilihannya saat melakukan reses terkait lambatnya pembangunan daerah.

‘’Warga ingin cepat merasakan perbaikan infrastruktur daerah, entah itu jalan dan jembatan, wisata, dan lainnya,’’ pungkasnya. (nal/rd)