Rabu, 19 Juni 2019 12:52

NasDem: Tak Ada Revisi UU KPK dalam Waktu Dekat ini

Kamis, 23 Maret 2017 00:34 WIB
Wartawan: M Didi Rosadi
NasDem: Tak Ada Revisi UU KPK dalam Waktu Dekat ini
Victor Laiskodat

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wacana revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) timbul-tenggelam di gedung DPR RI, Senayan. Belakangan wacana itu kembali muncul pasca meledaknya skandal korupsi e-KTP yang dalam dakwaan di pengadilan Tipikor menyebut puluhan anggota parlemen. Salah satunya Ketua DPR RI, Setya Novanto.

Sontak wacana merevisi UU KPK itu memicu pro-kontra di parlemen maupun masyarakat. Sebab, wacana itu dianggap sebagai langkah untuk melemahkan lembaga anti rasuah tersebut. Terkait pro-kontra itu, Partai NasDem melalui Fraksi Partai NasDem di DPR RI menjamin tidak akan ada revisi UU KPK. Pernyataan itu disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Victor Laiskodat.

“Tidak akan ada revisi UU KPK. Tidak akan ada dalam waktu dekat ini. Saya jamin itu,” tegas Victor, di sela-sela Rakornas Fraksi NasDem se-Indonesia di Pakuwon Imperial Ballroom, Rabu (22/3).

Anggota Komisi III DPR RI yang membidang hukum itu mengungkapkan, Fraksi NasDem berada pada posisi menolak revisi UU KPK kalau indikasinya melemahkan lembaga pemberantasan korupsi itu. Karena itu, Fraksi NasDem yang merupakan kepanjangan tangan partai akan menghadang setiap usaha pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK.

Sebaliknya, Fraksi Partai NasDem setuju revisi UU KPK bila tujuannya untuk menguatkan KPK. Sebab, menurut anggota DPR RI asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) II itu, saat ini KPK memang sudah kuat tetapi bukan berarti tanpa celah atau kelemahan. Karena itu, bila KPK berinisiatif memperkuat diri lewat revisi UU KPK, pihaknya akan mendukung penuh.

“Partai NasDem ini berada pada posisi mendukung penegakkan hukum termasuk pemberantasan korupsi. Karena itu, kami akan mendukung revisi UU KPK bila tujuannya menguatkan KPK. Apalagi kalau inisiatifnya dari KPK sendiri,” pungkas politisi berlatar advokat ini.

Terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Roby Arya Brata menilai merevisi UU KPK bukanlah suatu keniscayaan. Pasalnya, lembaga pemberantasan hukum di beberapa negara seperti Hongkong sudah beberapakali merevisi UU pemberantasan hukum mereka.

ICW juga menilai ada sejumlah kelemahan dalam UU KPK yang ada saat ini. Kelemahan mendasar KPK, sebagaimana tersirat dalam diktum menimbang UU KPK, adalah sifat ad hoc dari KPK itu sendiri. KPK didirikan karena "lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi". Artinya, KPK tidak diperlukan lagi atau dibubarkan bila lembaga pemerintah itu, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, sudah berfungsi dengan efektif dan efisien dalam memberantas korupsi.

Hal ini tentu saja membuka peluang bagi kekuatan korup menggalang kekuatan politik di eksekutif ataupun legislatif untuk membubarkan KPK kapan saja. Mereka bisa saja beralasan KPK tidak diperlukan lagi, karena kepolisian dan kejaksaan telah "berfungsi dengan baik", atau beralasan KPK justru telah "mengganggu berfungsinya sistem peradilan pidana dalam suatu negara hukum". Sifat ad hoc KPK juga dapat menimbulkan ketidakpastian masa depan dan ketidaktenangan pegawai KPK dalam bekerja. (mdr/rev)

Bandeng Jelak Khas Kota Pasuruan yang Tinggi Protein, Yuk Makan Ikan!
Minggu, 28 April 2019 01:01 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kali ini Shania Indira Putri, Duta Gemarikan Kota Pasuruan, melihat lebih dekat bagaimana proses pemanenan ikan Bandeng Jelak khas Kota Pasuruan. Sekali panen, ikan ini air tawar ini bisa menghasilkan 600 hingga 120...
Selasa, 26 Maret 2019 21:54 WIB
MADIUN, BANGSAONLINE.com - KAI Daop 7 ajak beberapa wartawan wilayah Madiun, mulai dari wartawan cetak, online, dan televisi, ke tempat bangunan bersejarah Lawang Sewu dan Stasiun Ambarawa, Selasa (26/3). Kegiatan ini dilakukan selama dua hari (25-26...
Jumat, 31 Mei 2019 21:16 WIB
Penulis: Nabrisi Rohid*Tahapan Pemilu 2019 sudah berjalan lebih dari setahun. Pada 21 Mei 2019 dini hari, KPU telah menetapkan pemenang dalam Pemilu tahun ini. Setelah itu, muncullah berbagai gerakan untuk menolak hasil Pemilu. Gerakan tersebut dikem...
Minggu, 09 Juni 2019 23:32 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag53. Waqul li’ibaadii yaquuluu allatii hiya ahsanu inna alsysyaythaana yanzaghu baynahum inna alsysyaythaana kaana lil-insaani ‘aduwwan mubiinaan.Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, “Hendaklah mereka mengu...
Dr. KH. Imam Ghazali Said.
Sabtu, 08 Juni 2019 16:07 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...