Ir Udik Januantoro, Ketua Komisi I DPRD Pasuruan.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Banyaknya perangkat desa yang tersandung kasus OTT oleh tim Saber Pungli Polres Kota dan Polres Kabupaten dalam satu bulan beberapa hari terakhir merupakan bukti nyata bahwa pelayanan di Pasuruan masih belum sepenuhnya bebas pungli dan suap. Utamanya dalam hal proses pelayanan admistrasi pertanahan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius dari kalangan Komisi I DPRD yang membidangi hukum dan pemerintahan.
Para wakil rakyat ini menilai Pemkab Pasuruan terkesan lamban untuk melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kasus yang sama kembali terulang. Hal ini diungkapkan ketua komisi I DPRD Pasuruan, Ir Udik Januantoro. Untuk itu, politisi Golkar ini pun mendesak kepada Bupati Pasuruan untuk mengambil langkah konkret agar kasus OTT tidak lagi terjadi.
Ketua DPD Golkar Pasuruan ini menilai, bahwa masih banyak kepala desa di wilayah Pasuruan yang belum sepenuhnya paham aturan kegiatan atau pungutan yang masuk dalam katagori legal sesuai dengan regulasi.
“Kita berharap Pemkab segara membentuk tim untuk melakukan sosialisasi ke bawah, tujuannya selain untuk memberikan informasi, juga upaya pencegahan,” jelasnya.
Sorotan yang sama disampaikan oleh Sofri Doni, dari fraksi Demokrat. Menurutnya, Bupati harus segera membentuk tim khusus yang anggotanya dari bagian hukum bidang pemerintahan untuk turun kemasyarakat langsung memberikan pemahanan kepada mereka.
"Kasus OTT ini jangan sampai berimplikasi buruk pada pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.
Terpisah, Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf SE, MMA yang dikonfirmasi usai sidang paripurna di gedung DPRD menjelaskan pihaknya secepatnya akan melakukan sosialisasi sesuai saran dewan.
"Karena ini program baru (tim saber lungli, red), memang banyak desa yang belum tahu. Makanya kita akan secepatnya melakukan sosialisasi," jelasnya. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
