Ganjar Pranowo, Setya Novanto, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Yasonna Laoly.
Dia mengetahui perihal pembagian fee dari pengadaan e-KTP. Ia pun menegaskan tidak pernah menerima dana terkait proyek pengadaan e-KTP.
"Itu cuma daftar penerima (fee) E-KTP atau daftar Komisi II? Masuk daftar itu kan bisa saja orang yang mau bagiin bikin daftar begitu, (tapi) kita terima apa enggak," kata Ahok.
Selain keduanya, ada juga nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar pun membantah menerima fee e-KTP. Menanggapi beredarnya lembar dakwaan kasus e-KTP yang menyebut namanya, Ganjar mengatakan, jika lembar dakwaan itu benar, dia membantah telah menerima uang USD 25 ribu terkait dengan kasus e-KTP.
"Saya tidak pernah bicarakan uang (USD 25 ribu). Sama pimpinan yang dibicarakan proses anggarannya, pelaksanaannya saja," ujar Ganjar.
Hal ini disampaikan Ganjar setelah menghadiri Indonesia Studentpreneur (IDEAS Summit) 2017 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Sleman, Selasa (7/3/2017).
"Insyaallah (saya) tidak terima itu. Makanya dengan media saya tidak lari, saya jelaskan," imbuhnya.
Menurut dia, kemunculan namanya dalam kasus e-KTP merupakan hal yang wajar. Mengingat statusnya pada saat itu adalah salah satu pimpinan Komisi II DPR.
"Seingat saya, orang yang saya baca, kalau benar itu bukan hoax, si orang yang katanya menyampaikan (nama Ganjar), waktu dimintai keterangan dengan KPK dia dikonfrontasi dengan saya. Ada dua penyidik, ditanyai, 'Bu apakah benar Pak Ganjar dikasih (uang)'. Dia bilang, 'Nggak kok'," cerita Ganjar.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, yang juga mantan anggota Komisi Pemerintahan, beberapa kali juga membantah terlibat. “Saya tidak tahu,” ujarnya pada Februari lalu.
Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memanggil kadernya yang diduga terkait kasus e-KTP.
"Sudah dipanggil, mereka menjawab tidak melakukan itu," kata Presiden PKS Sohibul Iman saat Rakornas PKS 2017 di Bumi Wiyata, Depok, Selasa (7/3).
Menurut Sohibul, dugaan korupsi pada proyek e-KTP merupakan kasus besar. Sebab, kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun. Oleh karenanya, kata Sohibul, PKS mendukung pengusutan kasus tersebut hingga tuntas.
Sohibul mengatakan pihaknya tidak akan menghalang-halangi penegak hukum bila kadernya terkait kasus tersebut. Ia mempersilakan KPK memproses hukum kader PKS bila terlibat.
"Tapi saya Insya Allah berharap dan berkeyakinan mudah-mudahan kader kita tidak terlibat," kata Sohibul.
Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla tak mau berkomentar soal kasus e-KTP. JK meminta agar semua pihak menunggu sidang perdana e-KTP yang digelar hari Kamis (9/3).
"Tunggu lusa, tunggu lusa," ujar JK kepada wartawan saat ditemui di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3).
JK mengaku belum tahu soal detail kasus pengadaan e-KTP yang akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dia menunggu pada lusa nanti.
"Tunggu lusa lah tunggu lusa, kita juga tidak tahu, isunya juga sama-sama seperti yang kita tahu. Jumlahnya apa dan siapa kita tidak tahu," imbuh dia.
Sementara itu, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah membenarkan adanya sejumlah nama penyelenggara negara yang diduga menerima aliran duit dari proyek di Kementerian Dalam Negeri pada 2011-2012 itu. "Ada indikasi aliran dana pada sejumlah penyelenggara negara," ujar Febri.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif meminta publik bersabar menunggu tersangka lain yang terlibat dalam korupsi pengadaan e-KTP. Beberapa nama lain yang terlibat dalam kasus tersebut bakal muncul dalam persidangan.
“Nanti juga kelihatan di persidangan siapa saja yang akan dianggap turut serta atau sebagai saksi,” kata Laode.
KPK telah memeriksa 283 saksi. Uang proyek itu diduga menjadi bancakan sejumlah anggota Komisi Pemerintahan DPR periode 2009-2014.
Peneliti dari Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, meminta partai politik bekerja sama dengan KPK memberikan informasi soal keterlibatan anggotanya.
"Lebih baik memberikan pernyataan mau bekerja sama dibanding pasif dan membiarkan nasib partai terombang-ambing oleh opini publik," katanya. (detik.com/merdeka.com/jpnn.com/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
