Sering Dijadikan Tempat Mesum, Bibir Pantai Suramadu Dipagar, PKL Kelimpungan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemagaran bibir pantai di Suramadu yang dilakukan Pemkot Surabaya dinilai merugikan masyarakat. Komisi C DPRD Surabaya memandang, langkah tersebut mematikan perekonomian masyarakat setempat dan para pedagang kaki lima (PKL).

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri memandang, alasan pemagaran tidak tepat. Pemkot berdalih, di kawasan pantai Suramadu sering terjadi tindakan asusila. Sehingga, untuk mencegah itu, pemerintah melakukan pemagaran.

"Jadi itu (pemagaran) tidak tepat, mau menghilangkan tikus, tapi yang dibakar lumbungnya, ini kan keliru," ujarnya, Jumat (24/2).

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, akibat pemagaran itu, para PKL terancam kehilangan pemasukan. Padahal, di kawasan itu menjadi destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh warga Surabaya untuk sekadar melihat keindahan pantai Suramadu.

Ipuk, sapaannya, menjelaskan, menghilangkan transaksi maksiat di kawasan Pantai Suramadu tidak harus dengan pemagaran. Potensi alamiah berupa pantai Suramadu tidak bisa dihilangkan. Karena itu menjadi kekayaan pantai yang dimiliki oleh Surabaya.

"Tugas pemerintah menggali potensi, yang ada didesain menjadi sesuau yang baik. Kalau tugasnya memagarai, jangan semena-mena, karena di situ ada hajat hidup orang banyak," tegasnya.

Sekretaris Komisi C Camelia Chabibah menambahkan, pemagaran pantai Suramadu dilakukan sejak awal Februari tahun ini. Perencanaan pemagaran sudah dilakukan sejak 2016 dari hasil usulan warga dan tokoh masyarakat karena sering terjadi asusila.

"Sebenarnya ini (asusila) penyakit lama sejak (saya) di komisi B, tetapi di sana itu minim penerangan, nah itu sebenarnya yang perlu diperhatikan," ujarnya.