SURABAYA (bangsaonline) - Polemik penutupan sekolah swasta oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya sampai saat ini terus berlanjut. Kepala sekolah (kepsek) yang lembaganya ditutup sepihak terus melakukan penolakan. Mereka berdalih, kebijakan Kepala Dindik Surabaya M Ikhsan tidak humanis. Tidak ada perhatian terhadap nasib yayasan dan para guru pasca sekolah ditutup.
Pemilik TK Bustan yang berlokasi di Manyar Hartono mengatakan, alasan menutup tidak bisa diterima dengan baik. Meski mengacu pada aturan pemerintah namun dia menyayangkan tidak adanya sikap humanis dari M Ikhsan. Menurutnya, taman kanak-kanak (TK) yang ditutup sebanyak dua lembaga, sekolah dasar (SD) sejumlah 38, sekolah menengah pertama (SMP) tiga lembaga, dan tiga SMA.
BACA JUGA:
- Gandeng UI, Pesantren Algebra Bogor Optimistis Cetak Saintis dan Pemimpin Masa Depan
- Pesan Hadratussyaikh: Guru Pakai Parfum, Jangan Ngajar Jika Ngantuk, Lapar, dan Marah
- Orang Pintar Tak Lagi Jadi Idola, Akibat Gaji Dosen Kecil? Guru Ngaji Aja Rp 30 Juta di Brunei
- Banyak Anak Surabaya Keliaran di Jalan, Caleg Partai Ummat: Pendidikan Harus Jangkau MBR
"Semua lembaga yang ditutup ini sekolah swasta," katanya, Senin (30/6).
Dia menyayangkan langkah penutupan itu. Padahal umur sekolah yang ditutup mencapai puluhan tahu. Sebagian dari sekolah itu berusia 50-60 tahun. Dari segi prestasi juga tidak bisa diragukan. Sehingga penutupan sekolah swasta ini muncul tudingan dikotomi terhadap lembaga pendidikan swasta.
Hartono meminta agar Walikota Surabaya Tri Rismaharini memberhentikan Kadiknas M Ikhsan dan Sekretaris Diknas Aston dari jabatannya. Selain itu dia berharap agara kepala dinas pendidikan diambil dari kepala sekolah yang pintar, cerdas, dan memiliki prestasi. Dengan begitu, segala kebijakan bisa diambil secara button up bukan top down.
"Tiga dosa besar Ikhsan dan Aston, dia menutup sekolah, melarang 21 siswa ikut UN (ujian nasional) dan soal UN bocor, tiga alasan ini bisa dijadikan alat untuk mencopot mereka," tegasnya.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono berjanji akan memfasilitasi para kepsek dan Dindik Surabaya. Dia menyadari keberadaan siswa dalam setiap kelasnya tidak memenuhi syarat peraturan menteri pendidikan nasional (permendiknas). Meski begitu, penutupan puluhan sekolah itu harus melihat situasi dan kondisi lingkungan sosial siswa.
