Musda AKD Gresik Diprediksi Berjalan Panas, Muncul Dugaan Adanya Intervensi dari Kelompok Tertentu

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Perhelatan Musdalub (Musyawarah Daerah Luar Biasa) AKD (Asosiasi Kepala Desa) Kabupaten Gresik yang bakal digelar di Hotel Singgasana, Surabaya pada Minggu-Senin (5-6/2), mulai memanas.

Kondisi ini dipicu dugaan adanya intervensi politik dan ormas yang ingin menempatkan jagonya untuk menduduki Ketua AKD Kabupaten Gresik. Intervensi AKD ini diduga bertujuan untuk penataan jaringan dan struktur demi mengamankan perhelatan Pilkada Gresik tahun 2020 mendatang.

"Benar ada kekuatan politik dan non-politik (organisasi kemasyarakatan) bermain. Kekuatan ini berusaha mendikte panitia AKD dan para peserta Musda agar bulat memilih calon yang mereka kehendaki. Ini patut disayangkan karena AKD akan diseret-seret ke ranah politik, padahal itu dilarang," kata salah satu tokoh panutan AKD kepada BANGSAONLINE.com, Sabtu (4/2).

Ditegaskan dia, bentuk intervensi yang dilakukan oleh kekuatan politik tersebut selain mengarahkan memilih calon tertentu, juga menskenario beberap pasal dalam tatib pemilihan dalam Musda. "Tujuannya jelas untuk menjegal calon tertentu agar tidak terpilih," ungkapnya.

Pasal dimaksud di antaranya, pasal 8 Bab IV ayat 3. Di mana pasal ini dianggap berseberangan dengan ayat 1 di bab yang sama. "Di ayat 1 bab tersebut berbunyi, setiap kepala desa di Kabupaten Gresik berhak mencalonkan diri. Kemudian, di ayat 3 berbunyi, calon ketua AKD pernah menjabat pengurus AKD tingkat kabupaten atau kecamatan. Bagi yang tak pernah jadi pengurus, kan gak bisa mencalonkan atau dicalonkan," paparnya.

"Adanya indikasi rekayasa pasal untuk menjegal para kandidat Ketua AKD lain tersebut jelas akan merugikan. Ini kan gak fair, mengebiri tatib untuk menjegal calon lain," terangnya.