Hasil Audit SPM dari BPK RI Turun, PMII Demo Tuntut Sekda dan Direktur RSUD Abdoer Rahem Dicopot

Hasil Audit SPM dari BPK RI Turun, PMII Demo Tuntut Sekda dan Direktur RSUD Abdoer Rahem Dicopot Puluhan mahasiswa dari PMII Situbondo saat menggelar aksi teatrikal

Berdasar hasil audit investigasi BPK RI tersebut PMII meminta kepada Bupati Situbondo untuk bertanggung jawab mengenai hasil audit BPK RI tentang SPM. Ia juga meminta Bupati Situbondo segera memecat Sekda dan Direktur RSUD yang dinilai tidak becus mengurus SPM berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK RI.

Setelah dari pemkab Situbondo, ratusan massa PMII menuju Polres Situbondo. Mereka meminta Polres Situbondo untuk melakukan langkah-langkah hukum dengan mengusut tuntas para oknum yang terlibat dalam persoalan SPM.

Setelah selesai berorasi di depan Polres Situbondo, rombongan massa bergerak ke kantor DPRD Situbondo. Di depan kantor DPRD mereka aksi teatrikal, menggambarkan penderitaan rakyat miskin dan matinya hati nurani penguasa di Situbondo dengan simbol keranda mayat.

Usai berorasi secara bergantian, puluhan massa PMII ditemui oleh Ketua DPRD Basori Shanhaji, Wakil Ketua DPRD Zainiye, dan Anggota DPRD Moh Nizar.

Di depan wakil rakyat tersebut, PMII mendesak agar DPRD segera meminta BPK RI untuk melakukan audit investigasi untuk mengetahui kerugian negara yang ditimbulkan atas temuan BPK RI mengenai data ganda, tidak tepat sasaran serta data fiktif. Di samping itu DPRD juga diminta segera menggunakan hak angket dalam menyikapi dan menuntaskan persoalan SPM sesuai dengan hasil audit investigasi dari BPK RI.

"Sebagai tanggung jawab moral karena DPRD merupakan wakil rakyat, kami minta DPRD menekan Bupati Situbondo untuk melakukan pemecatan terhadap Sekda dan Direktur RSUD Abdoer Rahem sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan SPM," pinta Anis Mukaddas.

Mendengar tuntutan dari para aktivis, Ketua DPRD Situbondo, Basori Shanhaji berjanji akan menindaklanjutinya. Namun ia menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas DPRD tentu saja akan berpedoman pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tadi sebelum menemui sahabat-sahabat PMII, telah terbentuk panitia kerja terkait dengan SPM itu melalui sidang paripurna. Kita tunggu hasil panitia kerja selama satu minggu seperti yang telah diamanatkan oleh kelembagaan DPRD," jelas alumni Ponpes Nurul Jadid Paiton Probolinggo ini, Basori Shanhaji, di depan puluhan massa PMII. (stb1/had/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO