Hasil Audit SPM dari BPK RI Turun, PMII Demo Tuntut Sekda dan Direktur RSUD Abdoer Rahem Dicopot

Hasil Audit SPM dari BPK RI Turun, PMII Demo Tuntut Sekda dan Direktur RSUD Abdoer Rahem Dicopot Puluhan mahasiswa dari PMII Situbondo saat menggelar aksi teatrikal

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Puluhan aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Situbondo, Senin (9/1) menggelar aksi unjuk rasa terkait dengan turunnya hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang surat pernyataan miskin (SPM) bagi pasien miskin.

Dalam orasinya, mereka menuntut penegak hukum di Situbondo melakukan langkah hukum mengusut tuntas para oknum yang terlibat dalam persoalan SPM, yang ditengarai ada potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Selain itu, mereka juga meminta Bupati Situbondo memecat Sekretaris Daerah (Sekda) serta Direktur RSUD Abdoer Rahem Situbondo kerena dinilai sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam carut marutnya SPM.

"Kami minta Bupati Situbondo segera memecat Sekda dan Direktur RSUD yang dinilai tidak becus mengurus SPM berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK RI," koar Ketua Umum PMII Cabang Situbondo Anis Mukaddas di depan kantor Pemkab Situbondo.

Pantauan BANGSAONLINE.com, puluhan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bergerak dari kantornya di jalan Seroja Kelurahan Dawuhan menuju Pemkab Situbondo sambil bernyanyi darah juang dan meneriakkan yel yel pergerakan. Mereka dikawal ketat aparat kepolisian.

Sesampainya di kantor Pemkab, massa langsung berorasi dan membentangkan sejumlah poster, di antaranya bertuliskan "Pecat Sekda dan Direktur RSUD Abdoerrahem Situbondo".

Saat di Pemkab Situbondo mereka memaksa masuk ke dalam. Massa yang terus merangsek semakin memanaskan suasana hingga nyaris terjadi gesekan antara massa dan aparat. Tak mau massa anarkis, aparat mempersilahkan mahasiswa masuk ke kantor Pemkab Situbondo.

Di dalam, puluhan mahasiswa ditemui oleh Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi dan Sekda Syaifullah.

Di hadapan ketiganya, Korlap Aksi, Hasan menjelaskan bahwa, pelayanan kesehatan dalam surat pernyataan miskin (SPM) masih belum terselesaikan dan hasil audit investigasi BPK RI menuai pertanyaan dan perlu diselesaikan. Dari beberapa temuan BPK RI itu, salah satunya adalah, penerbitan SPM tidak tepat sasaran dan penerbitan klaim pembayaran pasien SPM tahun 2016 tidak tepat.

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO