Suasana hearing antara Komisi D, Pergunu dan Kemenag Gresik. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Para guru ini berharap Pemkab Gresik membantu kesejahteraan guru swasta. "Saya dengar APBD Gresik sudah tembus Rp 3 triliun. Kami berharap ada alokasi anggaran untuk guru swasta," harap salah satu guru yang enggan namanya dipublikasikan.
Menanggapi hal ini, Kepala Mapenda Kemenag Gresik, Moh. Nasim membenarkan belum bisa mencairkan TPP karena adanya regulasi baru. Di antaranya, keluarnya KMA (Keputusan Menteri Agama) RI nomor 303 tahun 2016 yang mengatur soal konversi guru mapel (mata pelajaran) ke guru kelas MI.
Menurut Nasim, dalam KMA itu disebutkan bahwa pencairan TPP sekarang menggunakan Simpatika (sistem informasi manajemen PTK Kemenag), yang mengharuskan data dan persyaratan pencairan TPP teraplikasi dan terkoneksi. "Sekarang beda. Dulu kan manual. Sekarang tidak bisa, harus terkoneksi," jelasnya.
Nasim mengaku sudah berusaha mencari jalan keluar soal hal ini. "Kami tidak diam," akunya.
"Daerah lain juga belum turun. Semua gak berani karena takut akan korupsi berjamaah," terangnya.
Sementara Ketua Komisi D DPRD Gresik, Muntarifi, meminta para guru bersabar. Sebab, hal ini terkait regulasi sehingga berisiko masalah hukum. "Ditunggu saja dan diikuti aturannya," pintanya.
Sedangkan Khoirul Huda, anggota Komisi D, meminta agar Kemenag dengan perwakilan Pergunu konsultasi langsung terkait hal ini ke Kementerian Agama untuk mencari kepastian soal pencairan TPP. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
