Ratusan pejabat selevel Kasubbag dan staf Pemkab Gresik saat mengikuti sosialisasi kepegawaian yang diadakan BKD. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Di hadapan ratusan peserta, Nadlif juga mengingatkan bahwa saat ini ada beberapa pelayanan maupun kegiatan yang menjadi sorotan publik dan penegak hukum. Karena itu, pelaksana pelayanan maupun program harus ekstra hati-hati.
Pelayanan yang menjadi sorotan tersebut di antaranya perizinan seperti izin HO (gangguan), izin trayek, IMB dan lainnya.
"Lalu kepegawaian. Jangan sampai pejabat yang ngurus kepegawaian lalu minta imbalan kepada yang dibantu, seperti mutasi pejabat atau kenaikan pangkat dan promosi minta imbalan sejumlah uang. Itu tidak diperbolehkan," imbau Nadlif.
Nadlif pun meminta agar pejabat yang ingin promosi atau naik pangkat datang langsung ke kantornya atau ke bupati. "Semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Tentu ada syaratnya, pejabat yang ingin naik pangkat harus memenuhi ketentuan, dan track recordnya baik," katanya.
Ditambahkan Nadlif, adanya pemotongan honor pegawai maupun dana BOS (bantuan operasional sekolah) juga menjadi atensi. Selain itu, penggunaan DD (dana desa) juga menjadi sorotan. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
