?Abdullah Fanani, anggota DPRD Kota Mojokerto. foto:yudi eko purnomo/BANGSAONLINE
Orang tua ini mulai ikut sibuk memikirkan anaknya yang hendak ke SMA. Dia berharap agar masyarakat terbantukan dengan sistem online. Apalagi tahun ini, kesempatan warga khusus Kota Mojokerto semakin besar diterima di sekolah negeri. Warga dengan ber-KK atau domisili di dalam kota tersedia pagu 90 persen. Mereka juga berhak atas SPP gratis hingga SMA.
Namun, kesiapan PPDB online di kota ini mulai dicemaskan. Tidak saja bentuk konkrit web yang belum terakses. Hingga saat ini, sejumlah sekolah juga masih menunggu kesiapan operasional.
"Sejauh ini belum ada pelatihan khusus teman-teman guru sebagai operator. Kami sedang menunggu ini," ucap Kepala SMKN 1 Mojokerto Harol Krisyandoko.
Dinas Pendidikan Kota Mojokerto telah menetapkan jadwal PPDB online dibuka pada 27 - 30 Juni. Waktu yang tinggal menyisakan tidak sampai dua minggu itu belum didukung kesiapan teknik. Bahkan jadwal launching yang seharusnya pada 10 Juni lalu gagal dilakukan.
"Minggu ini, kami baru akan diuji cobakan di sekolah-sekolah bersamaan wali murid," kata Sekertaris Dinas Pendidikan Sunardi.
Sunardi yakin, PPDB online untuk kali pertama di daerahnya akan berjalan sesuai harapan. Meski di awal-awal muncul polemik mengenai kategori siswa luar kota dengan tidak melihat KK. Untuk online ini, Dindik menggandeng Telkom untuk server dan jaringan. Dindik mengeluarkan anggaran sekitar Rp 200 juta khusus untuk PPDB online.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
