Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi Menkopolhukam Wiranto di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Selasa (1/11).
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Pascapertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Senin (31/10), mendadak Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyambangi Menkopolhukam Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (1/11/2016) siang sekitar pukul 12.30 WIB.
Pertemuan kedua tokoh tersebut diduga terkait maslah dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TMF) pembunuhan aktivis HAM Munir Thalib.
BACA JUGA:
Namun, Wiranto membantah adanya pembahasan tentang dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib. "Enggak (membahas dokumen TPF Munir)," kata Wiranto.
Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu menegaskan, permasalahan dokumen TPF Munir bukan menjadi kewenangan Polhukam. Sebab itu menjadi urusan Kejaksaan Agung dengan SBY.
"Itu kan urusan beliau (SBY) dengan Jaksa Agung yang membuka hasil pemeriksaan TPF Munir," ujar Wiranto.
Tak hanya itu, Wiranto juga menegaskan, tindak lanjut dari rekomendasi TPF Munir pun telah dilakukan oleh pemerintah saat itu. Artinya kasus TPF Munir telah selesai ditindaklanjuti.
"Itu yang kemudian sudah (ditindaklanjuti). Sekarang sudah selesai itu," tandasnya.
Menurut Wiranto, pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, hanya silaturahim sebagai sesama kolega yang pernah aktif di TNI.
Wiranto mengaku mendapat banyak masukan dari SBY terkait tugas-tugasnya sebagai Menko Polhukam.
"Kami senang bahwa mendapat kunjungan dari mantan presiden yang bisa memberi banyak hal, masukan untuk tugas-tugas mendatang," kata Wiranto.
Selain membantah membicarakan masalah dokumen TPF Munir, Wiranto yang mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) juga membantah, pertemuan itu membahas masalah keamanan yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) Islam terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
