“Setiap kelompok tani tersebut telah memproduksi bubuk kopi kemasan dengan mereka yang berbeda. Ada yang mereknya Kopi Lego, Kopi Seblang Kopi Gandrung, Kopi Lerek, dan Kopi Mas” tutur Farid.
Rata-rata produktivitas kebun kopi rakyat ini sebanyak 1,2 ton perhektar untuk sekali panen. Harga biji kopi kering dijual Rp. 22 - 25 ribu perkilogram. “Sebagian besar warga masih menjual dalam bentuk biji kopi kering meski ada juga yang dalam bentuk bubuk. Harapan kami kedepan warga bisa meningkatkan nilai ekonomis kopi dengan menjual dalam bentuk bubuk, karena harganya bisa mencapai Rp. 60 ribu perkilogram,” paparnya.
Pemasaran kopi ini telah merambah Kota Malang, namun ada juga yang sudah memasok toko-toko di Banyuwangi. Beberapa warga juga sudah mulai mengemas wisata kopi buat wisatawan. “Harapan kami dengan digelarnya Festival Kembang Kopi ini, warga semakin sadar untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah kopinya, serta wisata kebun kopi di Gombengsari juga semakin maju,” harap Farid.
Sementara itu Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko menyatakan apresiasinya yang tinggi terhadap even ini. Menurut dia, apa yang dilakukan desa ini bisa dicontoh desa lain tentang bagaimana desa mampu mengangkat dan mempromosikan potensinya dengan caranya sendiri.
“Apalagi ini murni ide dan swadana dari masyarakat desa. Pemkab Banyuwangi salut dengan inovasi yang dilakukan Desa Gombengsari yang mampu menjadikan potensinya sebagai daya tarik wisata,” ujar Yusuf saat membuka festival kembang kopi.
Wabup Yusuf berharap tradisi yang dilakukan warga Lerek ini bisa dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata baru yang bisa dijual. “Ini akan melengkapi keragaman wisata di Banyuwangi. Warga bisa menjual paket tur petik kopi ini ke agen travel, karena ini sangat menarik,” tutup Wabup Yusuf Widyatmoko. (bw1/dur) foto: syuhud/HARIAN BANGSA
Bupati Gresik Kawal Pembahasan RAPBD 2017
Gresik - HARIAN BANGSA
Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto memimpin langsung rapat Timang (tim anggaran) saat membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah) Tahun 2017.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Bupati ini juga membahas tentang anggaran yang disesuaikan dengan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016. "Saya bertekad untuk selalu mengawal rapat tersebut," kata Bupati.
Menurut dia, rapat tim anggaran ini akan menyesuaikan dengan jadwalnya. "Saya usahakan untuk selalu ikut,” ujarnya.
Bupati menyatakan, dengan ikut memimpin langsung rapat anggaran, bisa langsung merasionalisasi program mana yang harus dipertahankan, program mana yang harus digabung. Serta, program mana yang sekiranya tidak menyentuh masyarakat harus dihilangkan.
Sementara Asisten I Setda Gresik, Tursilo Harijogi, berharap agar pada RAPBD 2017 tidak ada lagi SKPD yang menghambur-hamburkan anggaran yang tidak semestinya. “Kita fokuskan anggaran tersebut untuk melaksanakan program pemerintah yang dapat memberi banyak kemanfaatan untuk kepentingan rakyat menuju kesejahteraan. Jangan sampai ada kegiatan yang tumpang tindih antara satu SKPD dengan SKPD yang lain. Jangan sampai ada program yang kemanfaatannya tidak berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” urainya.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Gresik, Yetty Sri Suparyati, didampingi Kabag Humas, Suyono menyatakan senang rapat dipimpin Bupati. “Rapat anggaran bisa lebih fokus dan terarah. Hal ini karena Bupati ikut secara langsung menghapus (scrap) beberapa program yang tidak perlu. Sehingga, keinginan untuk memperkecil defisit maksimal 3 persen dari total Rp 3,045 triliun bisa terlaksana. Bupati menekankan agar defisit di bawah tiga persen, ” katanya.
Menurut Yetty, adanya keinginan Bupati agar rasionalisasi alokasi anggaran diarahkan untuk lebih mendukung RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2016-2021.
Dia mencontohkan, banyak program yang discrap oleh Bupati, misalnya program pameran, pembuatan buku yang melekat pada beberapa SKPD oleh Bupati dijadikan satu program. ”Beberapa program lain misalnya sambung rasa yang kwantitasnya dikurangi,” jelasya.
Intinya, tambah Yetty, anggaran diarahkan untuk mengikuti program, bukan anggaran yang mengikuti fungsi. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
