Program KIP di Kota Pasuruan Terbengkalai: Tak Ada Sosialisasi, Wali Murid dan Sekolah Bingung

Program KIP di Kota Pasuruan Terbengkalai: Tak Ada Sosialisasi, Wali Murid dan Sekolah Bingung

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Gara-gara tak ada sosialiasi dan pengarahan, proses pencairan dana Kartu Indonesia Pintar () terbengkalai di Kota Pasuruan. Bahkan wali murid, pihak sekolah dan aparat kelurahan mengaku tak paham dan bingung. Siswa yang sudah memiliki pun juga tak paham bagaimana cara mencairkan. Setidaknya inilah yang dialami Nur Fadilah, siswi SMK PGRI 4 Kota Pasuruan.

Dila – panggilan Nur Fadilah – mengaku sudah dapat kartu , tapi hingga kini dananya belum bisa dicairkan. Padahal teman-teman Dila sudah banyak yang dapat dana program pemerintah Pusat itu.

Anita, ibu Dila, mengaku tak tahu caranya untuk mencairkan. Akibatnya hingga kini anaknya belum dapat dana program unggulan Presiden Joko Widodo itu.

Warga Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan ini mengeluh kepada BANGSAONLINE mengenai sistem yang tak dipahami tersebut. ”Padahal sebagian teman-teman Dila sudah cair mas, tapi anak saya belum,” katan Anita ketika ditemui di rumahnya, Kamis (21/7).

Bukan hanya Anita yang bingung dan belum dapat dana . Eko yang anaknya sekolah di SDN Kebonsari Panggungrejo Kota Pasuruan juga mengaku belum bisa mencairkan dana . ”Tak tahu caranya,” katanya.

Lalu bagaimana tanggapan pihak sekolah? Rahman selaku perwakilan dari SMK PGRI mengatakan bahwa siswi tersebut belum terdaftar dalam pencairan dana . ”Ada proses tahapan mengenai pencairan dana , mungkin ikut tahapan berikutnya, ” kata Rahman kepada BANGSAONLINE.

Meski demikian Rahman sendiri mengaku kurang memahami juga mengenai sistim itu. ”Karena salah satu guru SMK PGRI 4 yang menangani masalah tersebut lagi keluar kota,” katanya.

Aparat Kelurahan Tambakan, Gading Rejo, Kota Pasuruan juga mengaku tak paham. ”Karena tak ada pendampingan atau pengarahan dari dinas-dinas terkait,” kata seorang aparatur Kelurahan Tambakan, Gading Rejo, Kota Pasuruan yang tak mau disebut namanya.

Sementara anggota DPRD Komisi I Farid Misbach berharap ada pendampingan atau bimbingan dari pemerintah setempat melalui dinas terkait. ”Sehingga antara pihak sekolah dan wali murid tidak terjadi mis komunikasi,” tegasnya kepada BANGSAONLINE ketika ditemui dikantornya, Jl Raya Balai Kota Pasuruan. (afa)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO